Nasional

PP 60 Bikin Pemilik Kendaraan Menjerit

Keterangan Foto: Kasubdit Regient, Akbp Dwi Santoso (kiri) bersama Wadir Lantas Polda Sulsel, Edi Purwanto (tengah) Kasie STNK, Kompol Abdul Rachim (kanan) memberikan penjelasan kepada para wartawan mengenai PP No. 60 Tahun 2016 tentang penerimaan bukan pajak di lingkungan Polri (Foto: Ahadri)
penulis : Ahadri

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat akan memberlakukan Peraturan Presiden (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang penerimaan bukan pajak di lingkungan Polri sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 yang akan terhitung mulai besok, 6 Januari 2017.

Hal itu diungkapkan Kasubdit Regien Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Dwi Santoso saat melakukan sosialisasi di Cafe Holic Warkop Sija Jl Boulevard Makassar, Rabu (4/1/2017).

PP tersebut, jelas Dwi Santoso, menetapkan kenaikan nilai pajak terkait kepemilikan kendaraan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Obyek pajak yang terkena kenaikan adalah perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), penertiban Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), perpanjangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah.

Karena adanya peraturan tersebut, maka yang terkena dampaknya pastilah para pemilik kendaraan. Kenaikan biaya pajak kendaraan itu membuat para pemilik kendaraan menjerit. Bagaimana tidak, untuk setiap pengurusan dokumen kendaraan mulai 6 Januari 2017, mereka dikenai tarif baru yang jumlahnya mencapai dua kali dari tarif sebelumnya.

Selain pengurusan dokumen baru kendaraan, beberapa pengurusan persuratan juga mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Persuratan yang mengalami kenaikan tarif adalah pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Lintas Batas Negara (STNK-LBN). Bukan hanya itu, karena penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan baik untuk roda dua atau lebih dan roda empat atau lebih –yang sebelumnya tidak dikenakan biaya, pada PP 60 tahun 2016 sudah dikenakan biaya.

Baca Juga  Makassar Road to Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

Pemberlakuan kenaikan pajak kendaraan ini, jelas Dwi Santoso, dilatarbelakangi adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelayanan masyarakat oleh kepolisian. “Temuan inilah yang dievaluasi oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan perbaikan layanan,” kata Kasubdit Regien Ditlantas Polda Sulsel ini, seraya menambahkan bahwa PP No 60/2016 diterbitkan untuk meningkatkan layanan di tubuh Polri.

Saat ini, pihak Polri tengah gencar mensosialisasikan PP baru tersebut. “Ini dilakukan agar masyarakat tahu beberapa perubahan yang terjadi utamanya pada perubahan tarif-tarif yang berlaku,” tandasnya.

Berikut daftar kenaikan tarif pada PP 60 Tahun:

  1. Penerbitan STNK baru maupun perpanjangan Roda 2 atau 3, Rp 50 ribu jadi Rp 100 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 75 ribu jadi Rp 200 ribu

  2. Pengesahan STNK Roda 2 atau 3, Rp 0 jadi Rp 25 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 0 jadi Rp 50 ribu

  3. Penerbitan STCK Roda 2 atau 3, Rp 25 ribu jadi Rp 25 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 25 jadi Rp 50 ribu

  4. Penerbitan TNKB Roda 2 atau 3, Rp 30 jadi Rp 60 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 50 jadi Rp 100 ribu

  5. Penerbitan BPKB baik baru mau perpanjangan Roda 2 atau 3, Rp 80 jadi Rp 225 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 100 jadi Rp 375 ribu

  6. Penertiban Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah Roda 2 atau 3, Rp 75 jadi Rp 150 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 75 jadi Rp 250 ribu

  7. Penerbitan STNK-LBN baik baru maupun perpanjangan Roda 2 atau 3, Rp 0 jadi Rp 100 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 0 jadi Rp 200 ribu

  8. Penerbitan TNKB-LBN Roda 2 atau 3, Rp 0 jadi Rp 100 ribu Roda 4 atau lebih, Rp 0 jadi Rp 200 ribu

  9. Penerbitan NRKB Pilihan a. NRKB pilihan 1 angka -Tidak ada huruf belakang (blank) Rp 0 jadi Rp 20 juta – Ada huruf dibelakang angka Rp 0 jadi Rp 15 juta b. NRKB pilihan 2 angka -Tidak ada huruf belakang (blank) Rp 0 jadi Rp 15 juta – Ada huruf dibelakang angka Rp 0 jadi Rp 10 juta c. NRKB pilihan 3 angka -Tidak ada huruf belakang (blank) Rp 0 jadi Rp 10 juta – Ada huruf dibelakang angka Rp 0 jadi Rp 7,5 juta d. NRKB pilihan 4 angka -Tidak ada huruf belakang (blank) Rp 0 jadi Rp 7,5 juta – Ada huruf dibelakang angka Rp 0 jadi Rp 5 jutap, maka yang terkena dampaknya pastilah para

Baca Juga  Kapolda Tindak Tegas Jika Temukan Kekerasan Aksi Damai 212
Advertisements

NO COMMENTS