INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pembangunan Kereta Api , Trans Sulawesi, Makassar – Parepare telah memasuki tahun ke lima, sejak dilaksanakan pada tahun 2015. Pencanangan yang dimulai , di Kabupaten Barru tepatnya di Desa Siawung, Kecamatan Barru. Di tahun ke 5 ini, tepatnya 2020 ditargetkan Kereta Api Makassar –Parepare bisa dapat beroperasi tahap awal dari Barru-Maros.
Lalu seperti apa, progress Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah Jokowi- Ma’aruf Amin, saa ini. Beberapa kendala juga dihadapi untuk menyelesaikannya, diantaranya kondisi lahan yang sampai saat ini belum rampung. Disatu sisi, masalah sosialiasi yang kurang masih sehingga dilapangan ditemukan beberapa kendala, terutama buat jalur kereta api yang telah terbangun.
Hal ini terungkap dalam seminar 5 tahun Pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar -Parepare, Progress dan Perkembangannya. Yang dilaksanakan oleh Unhas, dan Masyarakar Perkeretaapian Indonesia (MASKA) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan LPJK Sulsel
Kepala Humas Pengembangan Perkeretaapian Sulawesi Selatan, Arinova G Utama menyebutkan dalam jangka waktu lima tahun ini telah terbangun sepanjang 45,5 km (mainline) dan 3,75 km untuk jalur Siding (jalur belok berupa tambahan rel yang jadi cabang dari rel utama) pelabuhan garonkong.
“Selain jalur, yang telah terbangun ada juga pembangunan 5 stasiun di Kabupaten Barru, masing-masing di Tanaterilau, Takalasi, Mangkoso, dan Palanro. Dimana dua stasiun ini dibangun berbeda, ada yang hanya 1 lantai, karena elevasi rendah dibandingkan stasiun lainnya,” kata Arinova.
Ia menambahkan, sejauh ini progress Kereta Api ini masih pada lahan untuk daerah Pangkep dan Maros. Dimana untuk perencanaan lahan di Kabupaten Maros, serta penetapan mulai dilakukan sejak 2017 dan masih masuk dalam tahapan pelaksanaan pembayaran sampai sekarang.
Lebih jauh, Arinova menyebutkan dari total kebutuhan keseluruhan lahan di Maros sebanyak 938 bidang telah bebas 161 bidang, dengan 81 pembayaran langsung, sisanya untuk fasum jalan dan irigasi. Sedangkan untuk proses pembayaran di LMAN ada 15 bidang, review BPKP 65 bidang, konsinyasi 19 bidang sedangka masih ada sisanya 676 bidang. 676 bidang ini terbagi lagi untuk rencana konsinyasi 252, belum dinilai appresial 218 bidang dan pemberkasan masih ada 208 bidang.
Sedangkan untuk Pangkep dari total lahan kebutuhan , 2.196 bidang yang baru dibebaskan 481 bidang, dimana terbagi lagi ada yang langsung dibayarkan ke pemilik lahan, kemudian ada dititip ke pengadilan, biaya kerohiman dan fasum jalan dan irigasi. Yang masuk, dalam review BPKP ada 279 bidang, konsinyasi 1.192 bidang sedangkan sisanya masih ada 244 bidang terbagi lagi ada 120 bidang keberatan ke PN/MA , fasum sekolah, pasar 16 bidang dan pemberkasan ada 106 bidang.
“Barru ini, masih ada beberapa bidang belum karena masuk dalam kawasan sekitar 52 bidang, ada juga yang dititip ke pengadilan. Sebenarnya ini, masalah lahan kewenangan di BPN, kami adalah fasilitatornya. Karena masih bermasalah lahan, kami belum mengerjakan konstruksi dengan maksimal”ujarnnya.
Menurutnya, permasalahan lahan ini disebabkan karena ada beberapa hal diantaranya masyarakat tidak menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh apresial. Kalau seperti ini, maka akan langsung dititipkan ke pengadilan karena aturannya. Ada juga, masalah administrasi, untuk yang di Pangkep jalur menuju pabrik semen bosowa, ini ada penolakan makanya nanti akan ada kerjasama yang dilakukan
Arinova menjelaskan, agar masalah lahan ini bisa cepat selesai rekanan telah melakukan pendekatan keluarga agar mereka bisa membebaskan lahan. “Sambil menunggu, kami juga telah melaksanakan pengujian lab material yang akan digunakan termasuk kondisi tanahnya,” paparnya
Target penyelesaian akhir tahun, menurut Arinova sebenarnya tercapai 42 persen dari sebelumnya yaitu 32 persen, dimana konstruksi dimulai untuk 59,6 Km ini. Namun, melihat kondisi yang terjadi saat ini kemungkinan akan mundur dari target yang telah ada.
Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar – Parepare telah mengalami perubahan desain untuk pelaksanaan dilapangan. Kereta ini juga, menurut Arinova berbeda dengan yang telah ada di Pulau Jawa, mulai dari jalan rel yang lebih lebar dengan di Jawa. Kereta Api ini dibangun, dengan lebar rel 1435 mm, dengan model trase nantinya yaitu ada terowongan dan elevated di perbatasan Barru dan Parepare karena kondisi geologisnya. Kemudian, jika di Jawa ada perlintasan sebidang dimana ini menjadi isu keselamatan di Perkeretaapian. Maka di Makassar tidak, kalau bukan di atas, maka dibawa jalannya.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengaku permasalahan pengadaan lahan untuk Kereta Api ini ternyata kurang berjalan bagus, faktanya ada sekitar 3.000 bidang lahan yang harus ditempuh dengan konsinyasi.
“Ini merupakan sejarah pertama di Indonesia, konsinyasi lahan yang besar dan menurut saya ini tidak masuk akal, makanya saya telah meminta kepada unhas melakukan kajian, dari aspek sosiologinya, karena ini faktanya tidak bagus. Belum lagi, apakah masyarakat mampu merawat jalur kereta api yang telah dibangun ini,” terangnya
(Iin Nurfahraeni)