INIPASTI.COM, MAKASSAR – Rencana revisi investasi yang ingin dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat akibat kondisi ekonomi secara global, membuat beberapa daerah mencari cara lain untuk mengatasinya. Untuk itu, daerah diminta tidak asal tergiur akan nilai perizinan investasi.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang meminta agar pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap realisasi investasi. Jangan sampai terbuai dengan nilai perizinan besar tetapi di lapangan justru bermasalah.
“Semua daerah harus cek di lapangan, ini juga untuk menjaga stabilitas perekonomian. Daerah juga harus memberikan jaminan keamanan terhadap investor yang masuk,” ungkap Agus lebih jauh.
Agus mengakui bahwa perlambatan investasi ini terjadi secara nasional, namun untuk mengantasipasinya, daerah harus memberikan pelayanan yang baik.
“Secara nasional memang melambat, makanya pelayanan diperbaiki. Selain itu berharap pihak swasta juga tetap masuk untuk berinvestasi,” kata Agus, Senin (14/11).
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, sektor investasi ini tidak hanya mengandalkan goverment budget karena hanya 11 persen saja, tapi bermain pada private sector dan perbankan.
“Kami harap ini bermain dari dua sektor itu. Tahun depan sedang mencoba pelayanan dalam bentuk lain, yaitu Money Service,” kata SYL secara terpisah.
Ia menginginkan agar money service ini menyasar 12 provinsi, sehingga mereka mengakses uang di Makassar, tidak di Jakarta.
“Jadi pengusaha kita, yang akan membagikan uangnya,” ungkap SYL.
Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berencana melakukan revisi pada target investasi 2017. Deputi Perencanaan Penanaman Modal – BKPM Tamba Hutapea menyebutkan, saat ini terjadi perlambatan ekonomi dari target investasi pada tahun 2016 sebesar Rp 594,8 triliun. Saati ini yang sudah tercapai sebesar 76,2 persen. “Tapi karena ada perlambatan akan kami lakukan revisi termasuk di daerah,” ungkapnya.
Investasi Triwulan ke III mencapai Rp 4,8 triliun dari target Rp 8 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015, di triwulan yang sama yang mencapai Rp 6,8 triliun.(*)
Baca juga : Kondisi Ekonomi Melambat, Target Investasi Akan Direvisi
//