Ajiep Surati Pimpinan DPD Terkait Postur APBN Tak Fokus Tangani Corona

Calon anggota DPD RI Ajiep Padindang.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulsel Dr Ajiep Padindang menyurati pimpinannya. Surat tersebut berisi sikap dan usul penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.

Penolakan tersebut setelah melaksanakan kajian terhadap Perpu nomor 1 terhadap 12 UU yang terkait dengan keuangan negara.

Inline Ad

Senator dua periode ini menyampaikan pendapat dan usulan yakni mengapresisasi secara baik upaya pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19).

“Bahwa membutuhkan kewenangan yang kuat dan pagu anggaran yang memadai dengan sistem pengelolaan yang bersifat darurat untuk mengendalikan pemerintahan dan menggerakkan semua komponen bangsa sampai pemerintahan desa,” jelasnya.

Namun Ajiep berpendapat bahwa, tidak diperlukan adanya 12 UU yang digabung dalam satu Perpu.

“Saya mengusulkan agar Pimpinan DPD RI menyampaikan pada Pimpinan DPR RI dan Presiden RI, agar menunda pembahasan
Perpu tersebut menjadi undang-undang hingga selesai pandemi Covid 19,” pinta Ajiep.

Baca Juga:  MUI Haramkan Netflix? Begini Penjelasan Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat

Adiep juga meminta kepada Presiden Jokowi agar dalam melaksanakan Perpu No 1 tahun 2020, memperketat pengendalian dan pengawasannya serta selalu mengingat pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD RI tahun 1945.

Dijelaskan bahwa, kekuasaan hampir tak terbatas untuk pengelolaan keuangan negara dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19 diberikan kepada Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan legalitas undang-undang yang sebagian masih berlaku.

“Perpu No.1 Tahun 2020, baik secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama melalui lembaga yang dibentuk yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Puncak dari Kewenangan dan kekuasaan tak terbatas itu, terlihat dalam BAB V, Ketentuan Penutup, pasal 27, ayat (1),” urainya.

Baca Juga:  Debit otomatis merupakan pola baru pembayaran BPJS

Mantan Ketua Komite IV DPD RI ini berharap Perpu No.1 Tahun 2020 ini betul-betul bersifat sementara,
sesuai konsideran, sehingga apabila Covid 19, sudah terkendali dan kondisi perekonomian sudah pulih, maka Perpu ini tidak digunakan lagi oleh pemerintah.

“Oleh karena hanya bersifat lintas tugas alkel, maka Pimpinan DPD RI diharapkan membentuk Tim Kerja atau Pansus pemantau dan pengawas,” harapnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini mengaku dapat memahami karena keadaan darurat, maka Perpres ini terbit, namun yang sulit dipahami adalah ternyata postur APBN 2020 sesuai Perpres tersebut, tidak fokus pada penanganan Covid 19, yang hanya menyediakan pagu Rp. 255,1 Triliun, jauh dari apa yang disebutkan selama ini oleh Presiden Jokowi yakni Rp. 405,1 Triliun.

Baca Juga:  Tiga Daerah Ini Suara Jokowi – Ma’ruf Kalah dari Prabowo

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 2 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.