Ajukan Diskresi Luwu Tengah Boleh, Asal Perhatikan Hal Ini

Mantan Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Soni Sumarsono (Iin Nurfahraeni)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah berencana mengajukan diskresi (kebebasan atas penentuan nasib sendiri) wilayah Luwu Tengah menjadi daerah otonom. Hal ini terungkap saat kunjungan kerja yang dilakukan beberapa waktu lalu ke daerah Palopo-Toraja.

Namun,seperti diketahui pemekaran Daerah Otonomi Baru, sampai saat ini masih belum dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan memutuskan untuk melakukan moratorium sejak beberapa tahun terakhir.

Saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada dua daerah di Sulsel yang kala itu diajukan sebagai DOB yaitu Bone Selatan dan Luwu Tengah. Saat itu yang akan disahkan dalam rapat sidang paripurna adalah Bone Selatan, ketika itu, tapi akhirnya dihentikan karena satu dan lain hal.

Pemekaran DOB kembali mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengutarakan Pemekaran yang dilakukan untuk pembentukan dua daerah di Papua, yaitu Dua calon provinsi baru itu adalah Papua Selatan dan Papua Tengah.

Baca Juga:  Geliat UMKM Lorong Kota Makassar (Catatan Penilaian Lomba UMKM Lorong 2017)

Papua Selatan bakal mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Adapun Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.

Praktisi Pemerintah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono mengungkapkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), atau yang selama ini dikenal dengan pemekaran daerah, sampai saat ini masih moratorium atau dihentikan sementara karena alasan tertentu, kecuali pemekaran provinsi Papua.

Ia menyebutkan Provinsi Papua ataupun Papua Barat, memperoleh diskresi karena statusnya sebagai daerah Otonomi Khusus, bagian dari proses resolusi konflik lokal yang berkepanjangan, dan jawaban atas kondisi obyektf kebutuhan mendesak, khususnya pembentukan Provinsi baru yaitu Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan, “Pemekaran Kabupaten, masih berlaku kebijakan moratorium.”katanya melalui pesan singkat Whatshapp, Minggu (24/11)

Ia menambahkan, pengajuan usulan permohonan diskresi ke Presiden untuk pemekaran Luwu Tengah, tidak dilarang dan boleh saja. Namun, Soni sapaan akrabnya menjelaskan harus disertai dengan argumentasi yang sangat kuat dan mendapat respon positif dari presiden.

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Akan Perbaiki Kualitas Guru 

Menurutnya, jika dalam situasi
moratorium bila dibuka satu atas nama diskresi, maka kabupaten lain akan berbondong-bondong melakukan hal yang sama. “Sampai hari ini ada 314 usulan pembentukan daerah yang “diendapkan” dulu sambil menunggu kebijakan berikutnya,” ujar mantan Penjabat Gubernur Sulsel ini.

Soni pun menyatakan ketika nantinya kebijakan akan DOB diberlakukan maka tidak seperti pemekaran sebelumnya. Kedepan ini akan lebih ketat, dengan dua pola tahapan yaitu pembentukan Daerah Persiapan selama 3 tahun yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Bila tidak berkembang akan diberi tambahan 1 tahun pembinaan.

Jika, daerah tersebut masih tidak berkembang, Soni mengatakan maka daerah tersebut akan kembali
ke daerah induk dan batal mekar. Namun, bila daerah persiapan bisa berkembang, maka dpt dilanjutkan dengan tahap berikutnya penyusunan UU Pembentukan Daerah utk DOB tsb.

Baca Juga:  None Tulis Pesan Untuk Guru di Sekolah Ini

Terkait dengan Luwu Tengah sendiri, Soni menjelaskan bahwa daerah tersebut cukup berpotensi untuk pembentukan DOB namun perlu sabar dulu.

(Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.