Ajukan Gugatan, Berikut 8 Profil Pengacara Dampingi Prabowo – Sandiaga

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

INIPASTI.COM, JAKARTA – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto –Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Jumat, 24 Mei.  Delapan orang telah ditunjuk sebagai kuasa hukum, yang telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Bambang Widjojanto didapuk sebagai ketua tim. Selain itu,  mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, selama 2011-2014 Denny Indrayana, bersama Teuku Nasrullah, Tahir Musa Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli tergabung dalam tim kuasa.

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan ada sejumlah pakar dan advokat ikut ambil bagian dalam gugatan ke MK, kendati tidak menangani perkara secara langsung. Seperti Otto Hasibuan, Irmanputra Sidin, dan Rikrik Rizkiyana tetap menjadi konsultan tim Prabowo – Sandiaga.

“Semuanya (tergabung), kan ada tim legal. Ada juga yang konsultan,” kata Dahnil dalam konferensi pers di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat malam lalu. Seperti dilansir dari Tempo.co

Berikut profil tim kuasa hukum gugatan Prabowo-Sandiaga:

  1. Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto adalah pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama aktivis HAM Munir. Lelaki kelahiran 2 September 1959 itu juga pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW). Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya itu juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) selama 1995-2001.

Baca Juga:  Jokowi Janji Siapkan Rumah Untuk Generasi Milenial

Bambang sendiri, pernah menjadi Wakil Ketua KPK sejak 2011-2015. Ia juga merupakan penasihat hukum bekas pimpinan komisi antirasuah itu, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, saat keduanya dijadikan tersangka kasus pelanggaran prosedur penerbitan dan pencabutan cegah-tangkal seseorang bepergian ke luar negeri pada 2009.

Ia sendiri penah berurusan dengan hukum saat ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri pada tahun 2015 atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu memicu munculnya isu “Cicak vs Buaya” jilid kedua.

  1. Denny Indrayana

Denny Indrayana adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di tahun 2011-2014. Sebelumny, ia sempat menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selama 2008-2011

Denny pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada pada 2010-2018. Sejak tahun 2018, ia mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum Indrayana Center for Government, Constitution, and Society (Integrity). Ia pernah menjadi tersangka korupsi implementasi payment gateway pada 2014 yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

  1. Teuku Nasrullah

Nasrullah adalah mantan dosen hukum pidana Universitas Indonesia ini pernah ditunjuk Partai Demokrat sebagai pengacara Angelina Sondakh kala wanita itu terjerat korupsi penggiringan anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet pada 2012.

Nasrullah pernah lebih dari satu kali dilaporkan oleh mahasiswi dengan tuduhan pencabulan dan pelecehan seksual pada 2009.

  1. Tahir Musa Luthfi Yazid
Baca Juga:  Jelang Hakteknas, Menristekdikti Berkunjung ke PT IKI

Luthfi Yazid dikenal sebagai kuasa hukum para jamaah korban kasus pencucian uang yang dilakukan oleh bos agen perjalanan First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Ia pendiri Jakarta International Law Office (JILO) yang sebelumnya bernama Luthfi Yazid and Parters.

Ia meraih gelar master di bidang hukumnya dari University of Warwick, Inggris. Ia juga salah satu pendiri kantor firma hukum Yusril Ihza Mahendra & Partners sebelum akhirnya bubar dan berganti nama menjadi Ihza & Ihza Law Firm.

  1. Iwan Satriawan

Berdasarkan situs resmi forlap.ristekdikti.go.id, Iwan Satriawan terdaftar sebagai dosen tetap ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Iwan mendapat kan gelar sarjana Strata 1 di Universitas Gadjah Mada, sedangkan master dan doktornya diraih di International Islamic University Malaysia.

  1. Iskandar Sonhadji

Iskandar adalah advokat sekaligus aktivis antikorupsi, ia tergabung dalam puluhan pengacara yang siap membela Bambang Widjojanto saat ditangkap polisi terkait dengan laporan pengaduan dari Sugianto Sabran, politikus PDI Perjuangan pada 19 Januari 2015.

Sugianto mengadukan Bambang dan kawan-kawan karena menurut dia, Bambang menyuruh saksi Ratna Mutiara memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2010. Iskandar juga rekan Bambang saat keduanya menangani sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

  1. Dorel Almir

Pada 2017, Dorel Almir adalah pengacara Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Kala itu, berdasarkan situs golkarpedia.com, mereka menggugat ketentuan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Situs itu menyebut Dorel memperjuangkan kemungkinan Jusuf Kalla kembali menyalonkan sebagai wakil dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilpres 2019. Soalnya, federasi yang dibela Dorel menganggap pencalonan JK, sapaan Jusuf Kalla, terhambat akibat ketentuan tersebut.

Baca Juga:  1.000 WNI di Eropa Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi

8. Zulfadli

Zulfadli adalah salah satu advokat yang juga menangani gugatan Pilpres 2019 ke MK, dan pernah bekerja di kantor firma hukum Ihza & Ihza Law Firm. Dalam siitus hukumonline.com, pada Desember 2002 menyebutnya mengundurkan diri. Pria kelahiran 23 Maret 1966 itu merintis karirnya di bidang hukum secara independen.

(Iin Nurfahraeni/ Berbagai Sumber)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.