INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Akibat mendukung hak angket, Jafar Sodding dicopot dari semua jabatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh fraksi PKS. Keputusan ini karena Jaffar Sodding dianggap melawan perintah partai.
Ketua fraksi PKS, Ariady Arsal mengaku mencopot Jafar Sodding dari semua jabatan AKD karena tidak taat perintah partai. Pasalnya PKS secara total sejak awal menolak digulirkan hak angket kepada gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Namun Jafar Sodding ikut mendukung hak angket bersama anggota fraksi partai lain saat rapat paripurna Senin 24 Juni lalu.
Fraksi PKS mencopot Jafar Sodding dari jabatan wakil ketua fraksi sampai Badan Kehormatan (BK) dan anggota badan anggaran.
“Pergeseran dari pimpinan Wakil Ketua Fraksi itu karena jabatannya strategis karena beliau tidak mengikuti apa keputusan partai sehingga beliau digeser dari wakil ketua fraksi dan dari anggota Badan Kehormatan,” kata Ariady Arsal saat ditemui di DPRD Sulsel, Rabu 26 Juni.
Sementara Jafar Sodding mengatakan dirinya ikut menggunakan hak angket lantaran ada kesan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel. Meskipun mendapat penolakan dari fraksi.
“Membuat saya sedih karena realisasi anggaran sangat minim. Artinya bahwa ada sesuatu yang salah,” katanya.
Ia mengatakan kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman tidak kooperatif membangun komunikasi dengan legislatif.
Terbukti selama memimpin Sulsel ia merasa Nurdin Abdullah maupun Andi Sudirman Sulaiman tidak pernah membangun komunikasi baik dengan parpol pengusungnya.
“Itu yang berbeda dengan gubernur sebelumnya. Gampang diajak komunikasi kalau diajak ketemuan dan pimpinan dilakukan pertemuan,” ujarnya.
Ia pun menyadari keputusan mendukung hak angket akan berimplikasi jabatannya di AKD.
“Ada tindakan ke saya pergeseran posisi alat kelengkapan dewan,” aku Jafar. Namun langkahnya mendukung hak angket kata dia, merupakan bentuk kepedulian terhadap fraksi PKS kedepan.
Sebab fraksi PKS menurut dia, bisa saja diboikot dari jatah kursi pimpinan AKD oleh fraksi lain karena tidak mendukung keputusan mayoritas dewan.
“Bisa loh PKS di boikot di masa yang akan datang. Pada saat pembentukan alat kelengkapan dewan karena mereka tidak ikut dalam mayoritas,” pungkasnya.
(Muh. Seilessy)
