INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Bakal calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) memiliki visi membangun Kota Makassar mulai dari tingkat terbawah yakni tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
“Pak Appi mengedepankan asas pemerataan pembangunan berbasis usulan Ketua RT dan Ketua RW. Kita mengedepankan bagaimana ke depan, usulan pembangunan dari RT-RW menjadi program prioritas dalam Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara RT atau RW yang satu dengan yang lain,” kata Juru Bicara Appi, Muhammad Fadli Noor, Minggu (12/1/2020).
Visi membangun Kota Makassar dari RT-RW itu disampaikan dalam diskusi bertema “Pengaruh ORT dan ORW di Pilwalkot Makassar 2020” yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel, di Warkop 212 Toddopuli.
Fadli menyesalkan pola pelibatan RT-RW di periode walikota sebelumnya (era Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto) yang terkesan hanya memanfaatkan Ketua RT dan RW untuk kepentingan politik semata, bukan untuk kepentingan pembangunan.
“Contohnya soal insentif Rp.1 Juta yang pada jaman sebelumnya itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pada praktiknya, oleh sebagian Ketua RT dan RW menganggap penilaian 9 kriteria itu penentuannya cenderung subjektif, sehingga ada kekecewaan yang muncul. Alasan pengadaan 9 kriteria itu kan karena beban APBD. Faktanya, di jaman pelaksana tugas walikota sekarang, semuanya menerima insentif Rp.1 juta tanpa syarat. Artinya bisa ji!” tandasnya.
Fadli memastikan, jika Appi menjadi walikota, fasilitas yang diberikan kepada Ketua RT dan RW tidak memandang bulu. Pendukung atau bukan tetap mendapatkan fasilitas dan insentif yang sama.
“Treatment yang diberikan bukan dalam konteks apakah berhasil memenangkan Pak Appi atau tidak. Tapi dalam kapasitas memenuhi kebutuhan mereka sebagai ujung tombak pemerintah kota dalam melayani masyarakat. Karena RT dan RW merupakan lumbung informasi dua arah: mendistribusikan diseminasi informasi pembangunan pemkot ke warganya, dan di satu sisi sebagai sumber informasi bagi pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang merata,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua RT 06/RW 07 Tamamaung, Junaedi Hasyim menghimbau agar Ketua RT dan RW memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dia juga menyesalkan intervensi yang dilakukan para camat dan lurah kepada Ketua RT dan RW pada era Danny Pomanto.
“Kita mengharapkan ke depan, janganlah Ketua RT dan RW ditekan oleh Pak Camat dan Lurah. Kasihan posisi Ketua RT dan RW. Jaman dahulu di era Pak Danny Pomanto itu banyak tekanan dari camat dan lurah. Alhamdulilah di era pelaksana tugas walikota Pak Iqbal Suhaeb ini sudah tidak ada yang seperti itu,” imbuh Erte Mudayya sapaan akrab Junaedi.
(Muh. Seilessy)