INIPASTI.COM, MAKASSAR – Bansos (bantuan sosial) dan beras raskin paling sering dipolitisasi. Sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Demikian disampaikan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Raskin telah berubah nama menjadi beras sejahtera (rastra), lanjut Khofifah.
Menteri Sosial meminta agar bupati/walikota jangan memanfaatkan rastra untuk kepentingan politik. Program rastra bukan untuk kepentingan politik calon, bupati/walikota dan gubernur, tapi untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin.
Program rastra jangan diarahkan dan dicocok-cocokkan untuk kepentingan politik, terutama oleh incumbent. Harap Khofifah. Di Sulsel, selain pilkada gubernur, juga ada 12 Pilkada kabupaten/kota.
Peringatan Khofifah patut menjadi perhatian publik. Publik harus ikut melakukan pengawasan terhadap hak rakyat miskin. Politik Indonesia harus tumbuh dengan sistem demokrasi yang benar. Pemimpin tidak boleh lagi melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji, menggunakan program rastra untuk meraih simpati pemilih, padahal program rastra tidak ada hubungannya dengan agenda politik.
Pengawasan publik terutama dilakukan bagi calon bupati/walikota dan gubernur incumbent. Atau calon bupati/walikota dan gubernur yang memiliki hubungan dengan penguasa yang akan menyalurkan rastra. Cagub, cabup/cawali incumbent seperti Kota Makassar, Kabupaten Bone, Sinjai, Palopo, Pare-pare dan Enrekang harus menjadi perhatian.
