INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Pasca dilantik sebagai anggota DPRD Sulsel, Selasa 24 September, Ismail Bachtiar langsung berkantor dan menemui mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulsel, Rabu 25 September 2019.
Legislator muda fraksi PKS ini bersama dua anggota DPRD fraksi Demokrat, Selle KS Dalle dan Januar Jaury Darwis menemui puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yaspim.
Mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD Sulsel agar pemerintah membubarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menurut mereka membebani rakyat.
Selain itu, para mahasiswa juga menolak revisi UU KPK dan menolak rancangan KUHP oleh DPR.
“Kami secara tegas menolak revisi undang-undang KPK dan kami meminta agar BPJS dibubarkan, berikan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia,” tegas salah seorang orator saat membacakan pernyataan sikapnya.
Ismail Bachtiar mengatakan, bahwa anggota dewan adalah pelayan bagi masyarakat, selain itu juga sebagai penyambung lidah ke pemerintah atas masalah yang dihadapi.
“Tadi teman-teman mahasiswa dari gabungan kampus YASPIM dan STIE-PI Makassar datang demo, mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya soal kenaikan iuran BPJS,” kata Ismail usai menemui mahasiswa.
“Kami sampaikan ke teman-teman bahwa, tuntutan mereka yang menjadi kewenangan provinsi akan ditindaklanjuti Pemprov, sementara yang menjadi domain pusat akan disampaikan ke pemerintah di Jakarta,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sulsel itu.
Januar Jauri saat menerima aspirasi mahasiswa menilai, aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan kepekaan mereka melihat kondisi bangsa saat ini.
“Aksi mereka hari ini merupakan kepekaan sebenarnya melihat beberapa kelemahan yang terjadi diluar sana utamanya tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk semua tingkatan, kepada masyarakat yang memang kurang mampu untuk bisa mendapatkan akses dan layanan utamanya dibidang kesehatan,” kata Januar.
Untuk itu, ia mengaku sangat mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa saat ini.
“Kita sangat apreaiasi dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini, karena bayangkan mereka tidak memiliki tanggungjawab soaial, hanya tanggungjawab akademik status kemahasiswaan dituntut untuk pekah melihat berbagai ketidakadilan di bawah sana,” pungkasnya.
“Untuk beberapa hal yang menjadi urusan otoritas pusat kita akan teruskan, seperti dinamika beberapa RUU dan kenaikan BPJS,” tutupnya.
(Muh Seilessy)
