Bawaslu Tak Tutup Kemungkinan Panggil Jokowi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kemungkinan untuk memanggil calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi).

Sumber Ilustrasi: Pexels.com
Sumber Ilustrasi: Pexels.com

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuka kemungkinan untuk memanggil calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Dia diketahui telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokasi Indonesia Bergerak dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis karena dianggap menyerang capres 02 Prabowo Subianto secara personal dalam debat kedua pilpres 2019 pada Minggu lalu.

“Ya kemungkinan (Jokowi) bisa dipanggil,” ungkap anggota Bawaslu Fritz Edward saat dikonfirmasi pada Selasa (19/2).

Inline Ad

Menurut Fritz, pemanggilan terhadap Jokowi akan dilakukan seusai Bawaslu dapat memastikan bahwa memang ada pelanggaran pidana pemilu. Hingga kini, Bawaslu masih mengkaji laporan-laporan yang telah masuk.

“Kami akan pastikan apakah itu dugaan pelanggaran pemilu atau tidak. Nanti kami akan cek syarat formil dan materil terpenuhi atau tidak,” kata Fritz.

Pada Senin lalu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Anggota Tim Advokasi Indonesia Bergerak Djamaluddin Koedoeboen mengatakan pelaporan Jokowi disebabkan atas pernyataannya tentang kepemilikan lahan Prabowo seluas 2.200 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) dan 12 ribu hektare di Aceh Tengah.

Baca Juga:  Gawat, Pejabat Tinggi Mulai Saling Kritik, Ini Pertanda Apa?

Menurut dia, pernyataan tersebut melanggar pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Intinya adalah bahwa dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan lahan seluas 2.200 hektare di Kaltim dan 12 ribu hektare lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi,” kata anggota Tim Advokasi Indonesia Bergerak Djamaluddin Koedoeboen.

Menurut Djamaluddin, kepemilikan lahan di Kaltim dan Aceh Tengah bukan atas nama Prabowo, melainkan perusahaan. Prabowo pun mengakui bahwa lahan tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga:  Sulsel Bangga, Kaswad Sartono Terpilih Jadi Ketua Forum Kabid PHU se-Indonesia

“Itu dia (Prabowo) bilang HGU, yang disampaikan Pak Jokowi itu hak kepemilikan. Itu pun bukan atas nama beliau yang kami ketahui, tapi atas nama perusahaan,” ujarnya.

Kemudian pada Selasa (19/2), Tim Pembela Ulama dan Aktivis turut melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Mereka menganggap Jokowi telah memberi keterangan palsu saat debat kedua pilpres, tepatnya tentang impor jagung. Jokowi menyebut impor jagung Indonesia mencapai 180 ribu ton. Keterangan yang disampaikan Jokowi, menurut mereka tidak selaras dengan milik Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kemudian yang mendasar lagi soal kebakaran hutan, sampai tidak pernah ada kebakaran. Padahal selama dia memimpin banyak kebakaran hutan, contohnya di Riau, Sumatera,” ujar kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Eggi Sudjana. (MDS01)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.