Bela Nurdin Abdullah, Fraksi PKS Sebut Dokumen Hak Angket Tidak Layak

Ketua fraksi PKS DPRD Sulsel Ariady Arsal.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Fraksi PKS DPRD Sulsel pasang badan bela gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam rapat pimpinan dewan terkait penentuan paripurna hak angket yang bakal digelar 20 Juni nanti.

Fraksi PKS menolak lantaran dinilai 5 point pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan hak angket hanyalah pelanggaran biasa yang dapat diselesaikan melalui hak interplasi.

Inline Ad

“Kalau angket itu pelanggaran pidana betulkah Gubernur melakukan tindakan pidana. Kalau bahan ini (5 point pelanggaran) saya rasa kalau dokumen yang dipakai, bagi saya pribadi ini dokumennya sampah tidak layak,” kata ketua fraksi PKS, Ariady Arsal usai menghadiri rapat pimpinan di DPRD Sulsel, Jumat 14 Juni.

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Lantik Guru Besar Unhas dan Mantan Bupati Pinrang

Ia menjelaskan hak angket merupakan penyelidikan apabila terjadi tindakan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh gubernur. Namun 5 point yang diusulkan seperti realisasi APBD 2019 yang minim, kemudian pelantikan 193 pejabat yang cacat administrasi dan beberapa point pelanggaran lainnya dianggap masih hal yang wajar.

“Kalau kayak gini akan mencoreng wajah DPR. Ini berkas nggak masalah silakan aja nanti akan kelihatan kok publik yang akan melihat mana yang benar mana yang ingin menggerogoti pemerintahan,” ucapnya.

Baca Juga:  Anniversary R15OC yang Kedua, Cicu: Jadi Biker's Perempuan Pun Sanggup

Ia menilai usulan hak angket terkesan dipaksakan dengan mencari kesalahan pemerintah. Sebab point usulan itu dianggap tidak urgensi.

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.