Bupati Takalar Harap Putusan Lahan Pammukulu Akomodir Semua Pihak

Bupati Takalar, Syamsari Kitta memberikan sambutan dalam Soft Launching Big Grosir di Pasar Sentral Kabupaten Takalar, Minggu, (11/02/2018).

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pembangun  Bendungan Pammukulu yang terletak di Kabupaten Takalar, masih mengalami kendala. Sampai saat ini seharusnya progresnya pengerjaanya bisa mulai dilakukan dengan adanya pembebasan lahan. Namun, karena tidak sesuai kesepakatan akhirnya bergulir di Pengadilan bahkan sampai di Mahkamah Agung

Bupati Takalar, Syamsari Kitta mengungkapkan bahwa permasalahan lahan ini memang masih belum selesai, dan pihaknya masih menunggu salinan putusan terkait permasalahan tersebut

“Kami masih menunggu salinan putusannya, inikan masih berproses di MA, Kami harap secepatnya” katanya, pada inipasti.com

Ia pun berharap agar hasil dari putusan MA, semoga  dapat memuaskan semua pihak tentunya. Namun, Syamsari mengaku telah menyiapkan langkah-langkah khusus ketika pihaknya menerima putusan tersebut agar masalah lahan dapat segera diselesaikan.

Baca Juga:  Carnaval 'Tedong' Jadi Daya Tarik Baru Toraja

“Kami belum bisa ungkapkan, langkah-langkah tersebut.  Sudah ada solusi yang disiapkan kalau keputusannya ini atau itu,” ujarnya

Namun, Syamsari tetap berharap bahwa hasil ini dapat mengakomodir kepentingan masyarakat banyak. Diakuinya, keputusan sebelumnya bahwa harga lahan itukan Rp 50 ribu, tapikan tidak detail dijelaskan apa permeter atau seperti apa.

“Kami tentu akan berupaya keras menyatukan seluruh kepentingan antara proyek yang akan menguntungkan untuk mereka semua, (warga, red) “ ujarnya

Seperti diketahui, Pembangunan Bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar terancam terhambat, setelah warga yang berada disekitar area pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut menolak harga yang telah diajukan untuk pembebasan lahannya.

Baca Juga:  Wabup Gowa : Kualitas Pendidikan Nasional Masih Rendah

Proses penetapan harga oleh tim apresia ditolak oleh warga. Sebanyak 73 bidang tanah yang masuk tahap pertama sedianya dibebaskan dengan harga Rp2.800 permeter, namun oleh warga keputusan ini ditolak.

Dalam sidang selanjutnya, pengadilan memutuskan memenangkan gugatan warga, dengan menetapkan harga sekitar Rp 50 ribu saat itu, kemudian berproses sampai ke MA.

Bendungan raksasa ini merupakan proyek strategis nasional (PSN) melalui pembiayaan APBN. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR),

(Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.