Dan Sang Profesor itu Membayar Mahal PerbuatanNA

oleh : Muhammad Zaiyani

INIPASTI.COM, OPINI — Bagai disambar geledek, masyarakat Sulawesi Selatan membaca berita pada tanggal 27 Februari 2021 dinihari, gubernurmya dijemput di Rumah Jabatannya dan dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk dimintai keterangan berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa pengusaha, pejabat PU, dan ajudannya. Dan pada tanggal 28 Februari 2021 dinihari, NA ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Inline Ad

Sedih bercampur kekecewaan pada NA menjadi satu dalam hati masyarakat Sulawesi Selatan. Betapa tidak, NA yang pada tahun 2017 meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), justru terjerumus dalam perbuatan menerima janji/ gratifikasi yang bertentangan dengan award yang beliau terima.

BHACA adalah suatu penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga:  Dialog dengan Tuhan

Semua tujuan mulia BHACA telah dilanggar oleh NA. Karena itu, untuk menjaga marwah BHACA, seyogyanya penyelenggara BHACA   mempertimbangkan untuk mencabut award tersebut, atau sebaliknya pihak NA mengembalikan award tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.

KPK telah menetapkan NA (disangka) melanggar pasal 12(a), pasal 12(b), pasal 12A UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  jucnto pasal 55 (1) KUHP, dan akan ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari (tanggal 27 Februari-18 Maret 2021).

Corruption is power plus opportunity lack of integrity, kata Ketua KPK. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang miskin integritas menyebabkan orang melakukan korupsi. Integritas adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.

Selain menjaga integritas pegawai negeri atau penyelenggara negara seharusnya memahami dengan baik bahasa-bahasa hukum yang tertuang dalam pasal pasal UU Pemberantasan Korupsi.

Misalnya Pasal 12 (a) : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca Juga:  Dialog: Nilai Solutier Dalam Konflik

Dari pasal tersebut diatas cukup jelas menginformasikan bahwa jangankan mendapat hadiah, suatu janji saja merupakan suatu tindak pidana korupsi dan bisa dikenakan pasal ini.

Suatu malam Umar bin Abdul Azis sedang bekerja di Istana. Dalam kesibukan kerjanya, putaranya masuk untuk suatu urusan keluarga. Serta merta Umar bin Abdul Azis mematikan lampu kerjanya (milik negara) dengan lampu milik pribadinya (milik keluarga). Umar bin Abdul Aziz bisa membedakan mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya. Pemimpin yang mendapat julukan ‘khalifah kelima’ ini tetap bersahaja, amanah, dan sangat hati-hati mengelola aset negara, kiranya bisa menjadi teladan bagi penyelenggara di Indonesia.


Baca Juga:  Perang Irak, bukan Blunder atau Kesalahan tetapi Kejahatan

Wallahu a’lam bissawab.

Labuang Baji, 28 Februari 2021

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.