INIPASTI.COM, MAKASSAR – Tidak adanya kepastian data riil jumlah Tenaga Honorer di setiap Kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi perhatian dari Komisi II DPR RI yang membidangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kemendagri. Bahkan Pemerintah Daerah diminta jujur terhadap pengangkatan pegawai ini.
Salah seorang Anggota Komisi II DPR RI, dari Partai Nasdem, Lutfy A Muty mengungkapkan tenaga honorer ini memang menjadi perhatian khusus. Walau, dirinya tidak ingin memakai kalimat tenaga honorer kategori II karena bekerja berdasarkan kualifikasi.
“Seharusnya mereka yang sudah lama bekerja, dapat segera diangkat. Tapi permasalahannya banyak tenaga honorer ini abal-abal, ada istri atau anak kepala dinas, padahal seharusnya itu tidak boleh dilakukan,” kata Lutfy, Rabu (9/11/2016) di kantor Gubernur Sulsel.
Menurutnya, untuk memilih mana benar-benar tenaga honorer bekerja sejak 2005, pejabat yang bertanggung jawab harus jujur. “Harus ada evaluasi secara menyeluruh agar didapatkan data yang benar,” ujar Lutfy.
Hal senada diungkapkan Azikin Sultan dari Partai Gerindra. Ia mengatakan, pihaknya menemukan data tenaga honorer yang melonjak cukup tinggi terutama setelah adanya Pilkada. Namun dirinya tidak ingin menyebutkan.
“Di luar Sulsel pokoknya, memang kami minta data yang riil karena permasalahan ini akan kami bahas bersama saat rapat nanti,”ucap Azikin.
Sementara itu, Ketua rombongan Komisi II, Komaruddin Watubun dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan kunjungan kali ini, membahas beberapa permasalahan yang memang menjadi perhatian antara lain kepegawaian, masalah perekaman e-KTP, serta pelayanan publik.
Menurutnya, apa yang menjadi permasalahan di daerah akan menjadi catatan oleh komisi II untuk dirapatkan secara bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. “Memang ada yang menjadi perhatian dari Komisi II, terutama masalah kepegawaian di daerah, dan e-KTP,” kata Komaruddin.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang berharap agar komisi II DPR RI ini memperhatikan, masalah tenaga honorer ini apalagi banyak dari mereka ini sudah lama mengabdi di pemerintah. “Kami minta tenaga honorer dapat terakomodir untuk diutamakan pengangkatannya, ” ungkapnya.
Data dari Badan Kepegawaian Sulsel, jumlah tenaga honorer di 24 Kabupaten/kota sekitar 33 ribu orang.
