Dewan Bahas 9 Permohonan Persetujuan Hibah Aset Pemprov

Rapat Pokja DPRD Sulsel terkait permohonan persetujuan aset Pemprov.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel melakukan rapat Pokja terkait permohonan persetujuan hibah aset dengan beberapa kabupaten/kota di Sulsel.

Rapat dipimpin Sri Rahmi selaku Ketua kelompok Kerja (Pokja) yang dihadiri oleh beberapa anggota pokja. Sementara yang hadir dalam pertemuan itu hanya satu bupati yakni Bupati Bulukumba, Sukri Sapewali.

“Jadi ada permohonan dari Kabupaten ke provinsi untuk terkait permohonan hibah aset,” ungkap Sri Rahmi.

Politisi PKS Sulsel ini mengatakan aset milik Pemprov Sulsel ini sebelumnya telah digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Ada yang sudah puluhan tahun dipakai. Ada yang berupa tanah saja dan ada juga yang berupa tanah dan bangunan,” tambahnya.

Rapat permohonan hibah aset merupakan rapat perdana setelah ada permohonan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi Sulsel.

Baca Juga:  Cerita NA Melepas Putera Bungsu ke Pelaminan

“Hari ini rapat pertama. Dokumen yang kami terima nati akan dilihat dan ditelusuri dulu. Mungkin Februari paling cepat selesai. Karena semua surat-surat, alas haknya pasti akan ditelusuri,” jelasnya.

Adapun beberapa kabupaten yang mengajukan permohonan hibah aset ke pemerintah provinsi tersebut diantaranya:

Pertama: Permohonan persetujuan hibah tanah/lahan untuk kejaksaan tinggi sulsel, jalan urip sumiharjo.

Kedua: Permohonan persetujuan hibah tanah pemanfaatan aset (tanah) untuk TPU Kabupaten Toraja Utara.

Ketiga: Permohonan hibah tanah yang terletak di jalan Andi Burhanuddin Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep. Saat ini telah berdiri rumah jabatan wakil bupati Pangkep.

Keempat: Persetuajuan hibah tanah, percepatan hibah BMD milik pemprov Sulsel yang digunakan IPDN kampus Sulsel di Kecamatan Pallangga kabupaten Gowa.

Baca Juga:  Orasi Saat Demo, Aziz Qahhar Buat Pengungsi Rohingya di Makassar Menangis

Kelima: Permohonan hibah tanah dan rumah jabatan eks pembantu Gubernur wilayah IV namun digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai rumah jabatan wakil bupati Bantaeng.

Keenam: Permohonan persetujuan hibah tanah tentang saling hibah aset tanah dan Gedung Eks Kanwil Dephut Prov Sulsel Jalan Mappayukki dengan tanah dan Gedung Kantor eks Bakorluh Prov Sulsel di jalan Perintis.

Ketujuh: Permohonan persetujuan hibah tanah untuk lahan /aset pelabuhan penyeberangan Pattumbukang milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Delapan: Permohonan persetujuan hibah tanah, permohonan hibah BMD yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulsel yang saat ini dalam status pemanfaatan pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Sembilan: Permohonan persetujuan hibah tanah tentang penyatuan program study keperawatan pada Akademi Keperawatan Anging Mammiri ke UNM.

Baca Juga:  HUT ke - 34 BPKP Sulsel, Danny Harapkan Ini!?

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.