Dewan Geram Satpol PP Tak Gajian 3 Bulan

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel, khususnya penerimaan gaji honorer Satpol PP. Pasalnya sudah terhitung 3 bulan para anggota Satpol PP belum menerima honornya.

Hal ini diungkapkan Rangga sapaan akrab Fachruddin Rangga saat ditemui di Gedung Tower DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Selasa (19/3/2019).

Rangga, menyayangkan kebijakan Pemprov dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman cenderung amburadul. Lantaran Satpol PP sudah memasuki bulan ketiga tidak terima gaji.

“Jadi bayangkan masuk dalam waktu tiga bulan ini orang (Pol PP) tidak menerima gaji. Pertanyaanya kemudian mau makan dimana. Persoalan makan tidak bisa ditunda orang, masa harus ditunda makannya sampe 3 bulan,” kesal Rangga.

Dia mengaku, setelah menerima sejumlah aduan Satpol PP, pihaknya langsung menghubungi Kasatpol PP Sulsel, Mulyono melalui via telpon. Fachruddin mengaku mengingatkan bahwa kondisi itu tidak boleh dibiarkan.

Baca Juga:  Jelang Lebaran, Menteri Perdagangan Kunjungi Pasar di Makassar

“Karena ini persoalan hidupnya orang, anak, istrinya mau makan. Sehingga ini harus ada langkah cepat yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kasatpol PP menangani dengan cepat kondisi yang terjadi ini. Bahwa tidak satu orang yang berteriak seperti ini, tiga bulan tidak terima gaji ini kan bisa dibayangkan,” tegasnya.

Menurutnya, soal kebijakan itu jika tidak ada pihak yang dirugikan sah-sah saja. Namun, bila sudah ada pihak yang dirugikan harus disikapi dengan kebijakan pula.

Alasan teknis, kata Fachruddin sederhana. Kasatpol PP mengaku sementara diproses. “Ini kan tidak bisa ada alasan 3 bulan orang tidak terima gaji hanya karena sementara proses dan bisa berlarut-larut seperti itu. Bahwa tidak semua hal bisa diberlakukan secara general. Bahwa ada hal-hal tertentu perlu kebijakan khusus sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dikorbankan,” katanya.

Baca Juga:  Shalat Jumat Perdana Masjid Al Hidayah akan dihadiri Wagub

“Kebijakan dalam hal misalnya pembayaran gaji, tidak boleh menunda pembayaran gajinya orang dengan alasan ada kebijakan yang harus menunggu sampai sekian bulan. Sehingga kebijakan itulah saya bilang boleh juga dilakukan langkah untuk sebuah kebijakan,” katanya.

Masih lanjut Fachruddin, pihaknya mengindikasi ada kebijakan yang saat ini membuat OPD kebingungan mengambil langkah. Oleh karenanya memang harus ada lengkah cepat yang dilakukan oleh pengambil kebijakan pemerintah provinsi melihat kondisi ini.

“Saya selaku Ketua Badan Anggaran di DPRD Sulsel mengambil langkah bahwa OPD yang membawahi Satpol ini harus bertanggung jawab, tidak boleh tinggal dia,” tandasnya.

Baca Juga:  Sibuk Kampanye, IYL Terus Pantau Penanganan Banjir di Barru

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.