Dewan Janji Perjuangkan Tarif Angkutan Online di Kemenhub

Ketua komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Pengemudi transportasi online meminta pemerintah dan penyedia aplikasi menetapkan kenaikan tarif bagi pengendara transportasi online (mobil).

Hal ini disampaikan Muh Istiqlal selaku kordinator mitra online saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel dengan Dishub Sulsel, dan pihak direktorat lalulintas di lantai dua gedung tower DPRD Sulsel, Kamis (23/1/2020).

Inline Ad

“Kami meminta agar tarif dinaikan untuk kesejahteraan kami. Tarif sekarang sangat rendah harus dinaikkan agar bisa menutupi operasional kami. Kami juga ingin tarif disamakan untuk semua angkutan online,” ungkap Istiqlal.

Dalam kesempatan RDP tersebut, Kadishub Sulsel H Syamsibar mengatakan akan memperjuangkan aspirasi dari pengemudi online tersebut.

“Kita akan perjuangkan harapan dari adek-adek. Saya tak bisa sebut angka. Tapi saya katakan akan selesai dalam satu bulan ini kalau bisa kurang lebih baik. Saya baru jadi kadis saya sudah mempelajari tarifnya,” katanya.

Baca Juga:  Jaga Marwah Partai, Tim Formatur Minta Airlangga Ambil Alih Golkar Sulsel

“Kita akan tata, segera ditindak lanjuti. Dan sudah berkomunikasi dengan dirjen perhubungan darat,” sambung Syamsibar.

Dalam rapat beberapa pengemudi meminta agar tarif untuk sementara dinaikkan. Sambil menunggu sikap pemerintah provinsi Sulsel. Namun permintaan ini langsung dibantah oleh anggota DPRD.

“Kalau mau langsung hari ini kita naikkan, negara kita negara hukum pak. Kita harus patuh. Berikan kepercayaan kepada kami dan pemprov untuk menyelesaikan nya. Kesepakatan sudah dalam proses.
Sekda sudah tanda tangan dan akan diantar ke kementerian perhubungan (Kemenhub),” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan.

Baca Juga:  Jika Terbukti, DIAmi Bisa Didiskualifikasi

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Frans Sentue mengatakan rapat tersebut diharapkan menemukan solusi. Ia pun mengingatkan kesepakatan harus berlandaskan hukum karena ada tiga kepentingan yakni Driver soal kesejahteraan, Konsumen berbicara kemampuan dan mitra yang siapkan fasilitas

“di sini ada penyedia aplikatif, driver dan konsumen. Ini tinggal kesepakatan yang harus ada dasar hukumnya. Ini harus dikendalikan tak bisa buat kesepakatan saja harus ada landasan hukum. Kasi kesempatan ke DPRD fasilitasi untuk legalitas dan aturan,” ungkap Frans.

(Muh. Seilessy)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.