INIPASTI.COM, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel, melaksanakan rapat evaluasi di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Selasa (29/12/2020).
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan bahwa, dalam rapat Banggar tadi, dewan meminta agar pemerintah provinsi menggenjot Biaya Tidak Terduga (BTT) di tahun 2021.
“Sekarang ini di posisi 150 miliar kemungkinan kita kasih naik 200 atau 250 miliar, jadi tadi catatan saya itu,” kata Ni’matullah, kepada awak media usai rapat.
Pria yang kerab disapa Ulla ini mengungkapkan bahwa, pada pembahasan rapat tadi berkembang soal anggaran untuk persiapan covid tahap kedua. Namun, tidak disepakati.
“Jangan masukkan narasi itu, kalaupun nanti suatu waktu kita pakai karna mendesak, oke. Fokus bahwa itu bencana-bencana lokal seperti longsor, banjir, angin puting beliung. Kehadiran pemerintah itu minim sekali di bencana-bencana seperti itu,” tegasnya.
Ketua Partai Demokrat Sulsel ini mengungkapkan bahwa, yang juga dipersoalkan anggota Banggar tadi. Sala satunya karna bentuk keuangan tiba-tiba melejit ke angka 832 milyar, padahal yang disepakati di awal itu 500 milyar.
“Ternyata 320 milyar, itu bantuan dulu di jamannya Pak Sahrul namanya bantuan kesehatan gratis. Sekarang kita pakai membayar KIS atau BPJS untuk Kabupaten/Kota,” jelasnya
Ia menjelaskan bahwa, selain ditanggung oleh pemerintah pusat. 40 persennya pembayaran dari BPJS ini juga ditanggung Provinsi dan 20 persennya ditanggung oleh kabupaten kota masing-masing.
“Pemerintah menanggung orang yang miskin yang tidak punya pekerjaan tidak bisa bayar BPJS kan dibayarkan oleh pemerintah,” tutur Ulla.