Diskop Sulsel Harap Investasi Sejahterakan UMKM

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal (FOTO/Iin Nurfahraeni)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menetapkan 6 poin sebagai arah kebijakan investasi yang akan menjadi dasar kerja dalam 5 tahun mendatang.

Dalam 6 poin tersebut ada dua poin, dimana memperkuat investasi UMKM dan pengusaha – pengusaha menengah. Dalam poin ketiga yaitu mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM, yaitu setiap investasi yang masuk agar didorong untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal yang memenuhi syarat.

Mendorong peningkatan investasi dalam negeri /PMDN khusunya UMKM. Dari data tahun 2017, UMK memiliki kontribusi investasi sebesar 58,2 persen. Untuk meningkatkan PMDN khususnya UMKM harus didukung dengan fasilitas akses peluang dan potensi daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Malik Faisal menilai bahwa program yang diperuntukkan untuk UMKM selalu bagus diawal, bahkan Kementerian /Lembaga saling berebutan membuat program untuk UMKM meski sudah ada Kementerian yang nomenklatur untuk UMKM. Namun, dalam prosesnya selalu saja ada kendala.

Baca Juga:  Wagub Minta OPD Inventarisir Aset

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu brilian dan visioner, tapi implementasi selalu bias.Program untuk UMKM, hasilnya masih lebih pada efeknya yang kita rasakan seperti menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja dengan mengurangi pengangguran,”katanya.

Untuk itu, Malik Faisal berharap program yang dibuat terutama mendorong investasi dan UMKM menjadi mitra dari para pelaku Investasi bisa lebih mensejahterakan pelaku UMKM,

“Jika pelaku UMKM makin sejahtera dengan pendapatan terus meningkat, tentu efeknya pertumbuhan ekonomi domestik terus meningkat karena daya beli masyarakat juga meningkat,” ujarnya

Mengenai untung dan rugi keterlibatan investor terlibat dalam pengembangan UMKM, Malik menjelaskan bahwa masuknya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja sehingga masyarakat punya daya beli, siklus perputaran uang lancar, aktifitas masyakat bertambah, mengawal UMKM naik kelas, “Jika terjalin kemitraan, UMKM bisa belajar dan mendapatkan pengalam melakukan mitra usaha,”terangnya

Tetapi, Malik mengakui bahwa ini juga memiliki kerugian yaitu hasil dari keuntungan usaha investasi akan keluar dari Indonesia, kesempatan anak bangsa menjadi pengusaha besar di rebut oleh bangsa lain, “pengusaha kita cuma sebagai pendukung dari pengusaha utama yang dari luar Indonesia,” paparnya.

Baca Juga:  Rakor Kehumasan, Aslam Patonangi Harap Tingkatkan SDM

Malik menyatakan selama ini UMKM sudah di libatkan bermitra dengan pengusaha-pengusaha atau investor dalam berusaha, tapi yang jadi masalah pengusaha dan investor makin besar usahanya sedangkan UMKM Mitra sebagian besar tetap miskin, “contoh petani dan nelayan yang mensuplai hasil kebunnya seperti kopi, coklat, rumput laut, ikan dll,”katanya.

Selain itu, muncul kendala lain yang dihadapi, Malik menyebutkan yaitu masih seputar Kemampuan SDM, Kebijakan Pemerintah yang tidak Pro UMKM khususnya Legalitas produk usaha dan pemasaran Produk UMKM yang orientasi eksport. Selain itu dukungan modal dari pemerintah dan lembaga Finance masih setengah hati dengan persyaratan yang rumit.

“Contohnya kecil produk UMKM susah ekspor karena pintu masuk eksport dan import masih ada di 3 Gerbang, Jakarta, surabaya dan semarang, sedangkan wilayah timur Indonesia belum ada gerbang eksport dan import,” paparnya

  1. (Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.