INIPASTI.COM, MAKASSAR – Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, akan mulai melakukan pemerataan distribusi guru, salah satunya dengan menarik tenaga pengajar di sekolah swasta untuk tingkatan SMA/SMK.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menjelaskan berdasarkan Data Pokok Pendidikan, jumlah guru sudah cukup, sekarang tinggal distribusi dan pemerataan. Untuk itu pihaknya akan menarik semua guru PNS yang ada di swasta yang sudah mampu.
“Di sekolah swasta besar, jangan ada lagi guru PNS. Sehingga ini bisa merata kualitas guru yang ada di sekolah,” kata Irman, Minggu (8/1/2017)
Menurutnya, sering kali ditemukan sekolah yang gurunya kurang atau kualitasnya perlu peningkatan, sedangkan di sekolah besar seperti swasta ini banyak. Selain melakukan distribusi dan pemerataan guru, pihaknya akan memvalidasi tenaga honorer.
“Kami sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah, untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi secara ril oleh kepala sekolah sebagai manajemen terdepan, dimana semua ini akan dibuat skala prioritas.”ujar Irman lebih jauh.
Mengenai guru honorer, Irman menyebutkan guru honorer ini yang mengangkat adalah kabupaten/kota, ada kepala dinas, kepala sekolah, dan lain-lain. Sehingga harus terlebih dahulu memperjelas
apakah pengangkatan mereka sebagai honorer tidak melanggar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana setelah ada pengangkatan K2 maka tidak ada lagi pengangkatan honorer.
“Kami hadirkan BPK dan BKN untuk ini. Kalau tidak melanggar, kami siapkan,” tegasnya.
Irman menambahkan, validasi guru honorer dilakukan, apakah mereka memiliki syarat untuk menjadi seorang guru. Misalnya, latar belakang pendidikan S1, punya Akta IV, sesuai jurusan, dan apakah memiliki nomor urut guru. Selain itu juga telah menyiapkan Daftar Kebutuhan Guru (DKG).
“Ada 16 ribu guru honorer yang datanya masuk ke kami, kalau ternyata mereka tidak memenuhi syarat yang dimaksud, dia bukan guru. Bisa hancur siswa kita. Kalau memenuhi standar sisa dikoordinasikan dengan badan keuangan apakah ada anggarannya untuk gaji mereka,” paparnya.
