INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Tudingan sejumlah pihak terkait DPRD melakukan politisasi hak angket kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ditanggapi langsung oleh Kadir Halid selaku ketua panitia hak angket.
Kadir mengatakan alasan dewan mengajukan hak angket atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Saya juga heran kalau ada kata politisasi. Apanya yang dipolitisasi, saya tegaskan bahwa angket bergulir karena lima alasan itu,” kata Ketua Fraksi Golkar itu, Senin (15/7/2019).
Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini melanjutkan bahwa, tudingan angket di politisasi tidak berdasar dan hanya sebatas asumsi yang ingin menghalangi jalannya sidang hak angket.
“Apa yang menjadi alasan panitia hak angket kan sudah terungkap sebagian. Ini adalah murni proses pembelajaran politik,” ujar Kadir.
Ia juga membantah soal tudingan hak angket digulirkan karena ada kaitannya dengan balas dendam di Pilgub.
“Kalau angket ini dikaitkan dengan Pilgub lalu, saya kira picik pikiran seperti itu,” pungkas Kadir.
(Muh. Seilessy)
