INIPASTI.COM – Empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan memberikan keterangan penting dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB, seperti dilansir dilaman CNN Indonesia.
Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Tri Rismaharini.
Pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kehadiran menteri-menteri dan DKPP ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi karena keterangannya dianggap penting, terutama terkait dengan isu penyaluran bansos.
Isu bansos ini menjadi sorotan dalam permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi.
Para pihak tersebut akan memberikan keterangan untuk dua perkara sekaligus. Perkara pertama, nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan oleh tim 01 Anies-Muhaimin.
Perkara kedua, diajukan oleh tim 03 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan Prabowo-Gibran berkedudukan sebagai pihak terkait.
Pihak terkait dalam sengketa ini adalah tim 02 Prabowo-Gibran yang juga dijadwalkan hadir dalam sidang tersebut.
Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa para pemohon dalam perkara ini tidak diperkenankan untuk bertanya kepada para pihak lain dalam sidang kali ini, karena keterangan yang diminta oleh mahkamah tersebut akan didalami oleh para hakim.
Permohonan gugatan dari kedua kubu tersebut memiliki kesamaan, yaitu menginginkan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Alasan pemohon dari Anies-Muhaimin adalah bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan, sedangkan Ganjar-Mahfud berargumen bahwa Prabowo-Gibran melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif sehingga meminta MK untuk mendiskualifikasi mereka dan mengulang pemungutan suara tanpa keikutsertaan pasangan tersebut (sdn)
