Fraksi Gerindra: Gubernur Harus Beretika

Anggota fraksi Gerindra DPRD Sulsel, Anas Hasan.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Insiden pencopotan Luthfi Natsir sebagai kepala Inspektorat Sulsel, oleh Nurdin Abdullah menuai kritikan pedas dari sejumlah anggota DPRD Sulsel.

Sejumlah legislator mengecam pencopotan yang dinilai tidak etis. Sebab pencopotan dilakukan didepan publik dengan bahasa yang tak pantas.

“Kata pengkhianat sangat tidak pantas bagi seorang gubernur. Anda seorang gubernur jangan mengeluarkan statmen seperti di pasar,” kata anggota fraksi Gerindra DPRD Sulsel Anas Hasan saat ditemui di DPRD Sulsel, Selasa 11 Juni 2019.

Ia pun meminta Nurdin Abdullah sebagai pejabat publik harus paham dan bisa menjaga etika pemerintahan. Agar birokrasi bisa berjalan sehat.

Baca Juga:  Humas Coffe Morning Bahas Keberadaan TP2 Dalam Pemerintahan

“Bahasa begitu tidak pakai etika. Gubernur harus beretika,” tegas Anas Hasan.

Di tempat yang sama anggota fraksi PKS Jafar Sodding menyayangkan sikap Nurdin Abdullah yang melakukan pencopotan kepala OPD dengan mengumumkan didepan publik.

Soal mutasi, kata dia, merupakan hak prerogatif gubernur, namun harus memperhatikan mekanisme apakah seseorang layak menjadi kepala OPD atau tidak.

“Kalau mencopot harus ada mekanismenya,” katanya.

Hal yang sama disampaikan ketua fraksi Golkar, Kadir Halid. Adik Nurdin Halid ini mengatakan cara Nurdin Abdullah melakukan pencopotan sangat sadis. Karena mempermalukan seorang ASN apalagi seorang kepala inpektorat didepan umum.

Baca Juga:  Kabupaten Pinrang Menuju Pemerintahan Berbasis Elektronik

“Seharusnya kalau ada kesalahan maka unsur pembinaan harus dilakukan, minimal yang bersangkutan dipanggil dan diarahkan. Bukan langsung di copot,” ucapnya.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.