INIPASTI.COM, MAKSSAR, — DPD Partai Golkar Sulsel menyatakan rasa prihatin terhadap langkah dan tindakan yang diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau gugus tugas Provinsi Sulsel.
Langkah-kangkah penaganan Covid-19 oleh Gugus Tugas yang dipimpin Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dianggap tidak jelas dan tidak terukur. Akibatnya, seiring waktu berjalan, semakin banyak warga yang terpapar Covid-19.
Secara nasional, Provinsi Sulsel dinyatakan sebagai Zona Merah
penyebaran Covid-19, tertinggi di luar pulau Jawa. Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulsel hanya mengeluarkan himbauan demi himbauan.
Namun tindakan nyata pemerintah dipandang tidak pernah jelas tentang apa yang sedang dan telah dilakukan. Seharusnya Pemprov tidak memiliki hambatan untuk bertindak melebihi daripada himbauan-himbauan itu, karena Pemprov Sulsel sendiri sudah menyiapkan dana APBD Sulsel 2020 sebesar Rp 500 miliar untuk penangan Covid-19.
Hal ini diungkapkan Pokja Gugus Tugas Covid-19 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan M. Arfandy Idris. Menurut Dia langkah ini menimbulkan Kontroversi, karena pernyataan ketersediaan anggaran ini bertolak-belakang dengan keluhan para dokter, para medis maupun rumah sakit bahwa kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menangani pasien covid 19.
“Kami dari Gugus Tugas Golkar Sulsel Peduli Covid-19, menginginkan peran Gugus Tugas pimpinan Gubernur Sulawesi Selatan yang lebih nyata, lebih terukur, dan dirasakan oleh warga,” kata Arfandy Idris, Jumat 10 April.
Arfandy meminta Pemprov segera adakan APD untuk dokter, para medis dan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. Hal ini penting untuk mengurangi jumlah korban penularan dan korban kematian
karena virus Covid-19 di Sulsel akibat ketiadaan APD.
“Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk dan dipimpin oleh para Kepala Daerah di Sulsel, dan secara khusus yang dibentuk dan dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulsel, harus transparan dan akuntabel dalam hal program apa yang direncanakan, apa saja target dan prioritasnya,” urai Arfandy.
Ia meminta Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin oleh Nurdin Abdullah harus
meyakinankan warga Sulsel bahwa Pemprov betul-betul telah siap (bukan akan siap) menyelamatkan nyawa Warga Sulsel dengan ketersediaan anggaran Rp 500 miliar tersebut.
“Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diminta tetap dalam koridor Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Protokol Covid-19) dalam menghadapi dan menangani Covid-19. Dengan demikian, Gubernur Sulsel tidak perlu mengambil kebijakan sendiri yang
tidak sejalan dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
(Muh. Seilessy)