Hari Otonomi Daerah, Ini Isi Sambutan Seragam Mendagri RI

Selaku Inspektur upacara, Sekda Kota Makassar, Ibrahim Saleh membacakan sambutan seragam Mendagri RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di halaman kantor Balaikota Makassar, Selasa, (25/4/2017).   

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke XXI yang diperingati setiap tanggal 25 April secara Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Peringatan tersebut berlangsung di halaman kantor Balaikota Makassar, Selasa, (25/4/2017). Adapun Tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini yaitu ‘Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik melalui E-Goverment’

Dalam sambutan seragam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Cahyo Kumolo yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Ibahim Saleh, selaku Inspektur upacara, menjelaskan bahwa Hari otonomi daerah merupakan momentum untuk mengevaluasi kebijakan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonomi.

“Setiap pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kinerja sesuai apa yang telah dicapai, seraya mengatasi setiap hambatan yang terjadi dipemerintahan otonomi daerahnya masing-masing,” ujarnya pada upacara yang dpimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan Kota Makassar, Syarifuddin.

Baca Juga:  Pemkot Makassar Ajak PKL Jaga Sinergitas MTR

Ibrahim melanjutkan bahwa pada pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat senantiasa 
menekankan untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Khususnya, lanjutnya, pada pelayanan publik, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

“Inilah tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pada pemerintah daerah,” tuturnya di hadapan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Makassar.

Pembangunan otonomi daerah yang sangat urgent dalam pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan, menurutnya yaitu dengan menggunakan tekhnologi berbasis informasi dan komunikasi atau Electronic Government. Dimana dengan itu, kata Ibrahim, diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi secara tepat dan cepat bagi masyarakat.

Lebih jauh, Ibrahim menjelaskan bahwa Kementrian Dalam Negeri telah mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengembangkan penyediaan pelayanan publik dengan Smart City dan program City Branding atau pencitraan kota. “Tentunya hal ini menjadi  prioritas program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karasteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis Elektronik Government,” paparnya. 

Baca Juga:  Ketika Nurdin  Abdullah bertemu SYL, Ini Yang Terjadi

Ia pun mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan fasiltasi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Demikian pula, lanjutnya lagi, dengan program nawacita kabinet kerja yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Tentunya dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam bingkai​ negara kesatuan.

Demikian pula dengan kebijakan Fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka membangun daerah dan desa adalah dengan mengalokasikan dana transfer untuk setiap daerah otonomi​ baik untuk alokasi dana umum maupum alokasi dana khusus. 

“Untuk itu dana transfer dan dana desa perlu dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya pada pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya(*)