Intellectual Dader dalam Tindak Pidana Korupsi 

Lutfie Natsir (Pemerhati Hukum)
Top Ad

INIPASTI.COM, [OPINI] – Dalam istilah Hukum Pidana kita mengenal adanya Intellectual Dader (Pelaku Intelektual). Biasanya putusan hukum terhadap pelaku intelektual kan lebih berat.  Karena pelaku dianggap sebagai seorang yang berpendidikan dan melakukan tindak pidana secara integral. Sehingga dalam hal ini tuntutan hukumannya bukan hanya berdasarkan UU Nomor  20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi bisa juga dijerat dengan KUHP Pasal 55 yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Pengertian Intellectual Dader (Pelaku Intelektual) secara harfiah   adalah merupakan pelaku tindak pidana secara umumnya, tetapi dilakukan oleh kalangan profesi atau orang yang berpendidikan dan menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan tindak pidana. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampu dipertanggung jawabkan secara pidana.

Inline Ad

Tentang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibedakan antara Kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan untuk menyadari/ menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuataannya tersebut dan memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut (ontoerekeningsvatbaarheid) dan Orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan tehadap perbuatannya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggung jawabkan, dihubungkan dengan orangnya  (ontoerekeningsbaarheid).

 Doktrin menyebut dengan istilah schulduitsluitingsgronden. Misalnya, seperti ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.

Ontoerekeningsbaarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa untuk dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya. Doktrin menyebut dengan istilah rechtsvaardigingsgronden. Misalnya: Pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”. Pasal 50 KUHP yang berbunyi: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang”.

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.  

Berdasarkan hal tersebut, Intelektual Dader yang dimaksud dalam hal  Tindak Pidana ini adalah Orang yang Mampu Bertanggung Jawab, Adanya Kesalahan, dan Tidak Ada Alasan Pemaaf / Pembenar.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus membuktikan semua elemen  delik yang tidak bersalah kepada pembuat delik. Oleh karena itu salah satu unsur atau elemen tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan sebuah delik. Elemen delik umumnya terbagi dua, yaitu unsur objektif atau actus reus dan unsur subyektif atau disebut mens rea.

Actus Reus dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, hal ini bermakna bahwa untuk mengatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki dolus malus (niat jahat) yang muaranya actus reus (perbuatan pidana), sehingga perbuatannya patut dicela (mens rea). Dalam konteks pemberantasan korupsi, penyidik dan penuntut umum memastikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijke), selanjutnya pelaku dituntut melalui peradilan pidana.

Peraturan memberi pesan tentang betapa memahami, bahwa perbuatan pelaku  memenuhi rumusan delik. Dalam kosa kata lain, jika pelaku telah melakukan actus reus atas dasar dolus malus mutatis mutandis perbuatannya wederrechtelijke maka dapat dipastikan bahwa pelaku dapat disalahkan atas perbuatannya.

Perkembangan terkini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah karakter delik korupsi dari delik formil ke delik materil. Konsekuensi logisnya adalah tindak korupsi ditentukan oleh ada tidaknya akibat yang timbul.

Mens rea adalah pemahaman yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pemberantasan korupsi.  Yakni ihwal sikap batin atau keadaan psikis (guilty mind), atau unsur subjektif  (mens rea) pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Mens rea ini berkorelasi dengan dapat tidaknya pelaku pertanggungjawabkan, dengan kata lain menyangkut pertanggungjawaban pidana. Intinya ketika perbuatan pelaku dikatakan telah memenuhi rumusan delik (actus reus) maka penyidik tinggal melihat apakah pelaku memiliki mens rea atas perbuatan itu sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kembali mengenai Intellectual Dader (Pelaku Intelektual). Beberapa ahli memberikan Pengertian Intelektual, antara lain: pertama, Intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul (Gunarsa, 1991).

Kedua, pengertian intelektual menurut Cattel (dalam Clark, 1983) adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berfikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Ketiga, David Wechsler (dalam Saifuddin Azwar, 1996) mendefinisikan intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif.

Jadi, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi berfikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif.  Melihat beberapa uraian defenisi para ahli tentang Intelektual, maka menurut hemat kami dapat diasumsikan bahwa Pelaku Intelektual atau Intelektual Dader adalah orang yang berkemampuan lebih dalam berpikir dan bertindak serta mepunyai kekuatan untuk menggerakkan orang orang disekitarnya atau kelompoknya untuk melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan keinginan, kehendak dan tujuan dari si Intellectual Dader ( Pelaku Intelektual ) dan boleh jadi  sebagai salah satu cara atau modus  si pelaku untuk menghindari segala konsekwensi dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang diperintahkan atau menyuruh kepada orang orang yang digerakkan untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, dengan cara menyangkali dan membantah segala hal hal yang telah diperintahkan kepada orang orang yang digerakkan. Oleh karena itu Intellectual Dader ( Pelaku Intelektual) dalam sebuah tindak pidana korupsi  biasanya dari kaum yang berpendidikan dan mempunyai kekuasaan.

Demikian sekadar kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal ibadah. Wallahu A’lam Bishawab. Jazakkalahu Khairan. 

Oleh: Lutfie   Natsir, SH. MH, CLa

(Pemerhati Hukum)

Bottom ad

Leave a Reply