Jabatan Pj Wali Kota, Luhur Sebut Dua Faktor Ini jadi Pertimbangan

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Jabatan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal pada 8 Mei mendatang. Dengan tidak adanya Wali Kota terpilih pada Pilkada sebelumnya, maka nantinya akan ada Penjabat yang ditunjuk melanjutkan pemerintahan selama 20 bulan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah membuka kesempatan untuk para pejabat eselon II lingkup Pemprov memaparkan apa saja visi dan misi jika ditunjuk sebagai Pj Wali Kota, dimana dari 12 Kepala OPD akan tersaring menjadi 6 besar untuk kemudian menyusut menjadi 3 besar diusulkan ke Kemendagri.

12 nama yang telah memperlihatkan visi dan misi dihadapan tim penilai, diantaranya hadir Sekretaris kota Makassar Muhammad Ansar. Yaitu Imran Jausi (Kepala BPSDM Sulsel), Irman Yasin L (Kepala Disdik Sulsel), Hasan Basri Ambarala (Kepala Biro Pemerintahan Sulsel), Ahmadi Akil (Kepala Dinas Perindustrian), AM Yamin (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP).

Baca Juga:  Bulan Penuh Berkah, Pengrajin Songkok Raup Keuntungan Jutaan Rupiah Per Hari

Selanjutnya, Iqbal Suhaeb (Kepala Balikbangda), Fitriani (Kepala Dinas Pertanian Sulsel), Sukarniaty Kondolele (Kepala Disdukcapil), Denny Irawan (Plt Bapenda), Andi Bakti Haruni (Kepala Dinas PKPP Sulsel), Zulkaf Latif (Kepala Dinas Kelautan), Ilham Gazaling (Kepala Dinsos Sulsel).

Menanggapi hal tersebut, Pangamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Andi Luhur Priyanto menyebutkan bahwa masa jabatan dari Pj Wali Kota cukup panjang, dimana akan bertugas hingga 20 bulan ini sehingga perlu pertimbangan matang dalam penentuan figur.

“Masa kepemimpinan Danny Pomanto akan segera berakhir. Sesuai regulasi,yang akan mengisi kekosongan jabatan itu hingga terpilih Wali Kota defenitif adalah Pj Wali Kota sehingga perlu pertimbangan matang dalam penentuan figur” Ucapnya saat dihubungi Oleh Inipasti.com, Senin.

Ia pun menambahkan, jabatan Pj Wali Kota ini cukup Strategis sehingga harus bersinergi dan akselerasi dengan program-program Pemerintah Provinsi. Terlebih nantinya, akan mengelola APBD senilai Rp 4 Triliun lebih.

Baca Juga:  Akhiri Masa Jabatan, Andi Bakti Haruni Torehkan Cerita

Untuk itu, Luhur pun mengingatkan, dalam penentuan Pj Walikota, harus dipertimbangkan adalah profesionalitas dan kapabilitas pemerintahannya, bukan karena pertimbangan politik elektoral di masa depan.

“Gubernur sebaiknya menghindari penunjukan Pj. Walikota berdasar pada titipan kelompok politik tertentu, terutama yang berkepentingan di Pilwali Makassar 2020” Ungkapnya.

Lebih jauh, Ia menyebutkan syarat administratif yang harus dipenuhi untuk jabatan itu yakni JPT Pratama. Kalau kualifikasi itu tidak terpenuhi, maka calon yang ada tidak bersyarat secara administratif.

Selain syarat administratif, Ia menyatakan seorang Pj Kepala daerah harus memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Apalagi menjadi pemimpin transisi di Kota Makassar, dengan derajat kompleksitas masalah dan dinamika yg begitu tinggi.

“Idealnya figur pimpinan yang di pilih adalah tokoh yang memiliki reputasi kepemimpinan yang baik serta di terima komunitas dan golongan masyarakat kota yang plural,”tegasnya

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Akan Buka PPGT di Tana Toraja

(Resti Setiawati)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.