INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Jaringan Aktivis Muda (JAM) partai Golkar menolak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar atas desakan sejumlah pihak dengan alasan perolehan suara golkar menurun di Pileg 2019 dibanding sebelumnya.
Salah satu inisiator penolakan ini, Risman Pasigai mengatakan Gerakan tersebut tentu saja dipahami dalam konteks dinamika demokrasi meski harus diakui juga bahwa berdasarkan fakta hasil Pileg 2019 partai golkar berada di urutan kedua perolehan suara nasional (12%) setelah PDIP.
“Sebuah pencapaian yang tentu saja patut kita diacungi jempol karena golkar sejak 2014 mengalami turbulensi politik sejak dualisme kepemimpinan nasional antara ARB dan AL. Bukan itu saja golkar sempat mengalami tsunami politik kembali karena Ketua Umun Setya Novanto diterpa kasus korupsi,” kata Risman melalui rilis yang diterima Inipasti.com, Jumat malam 21 Juni.
Airlangga Hartarto memegang kendali partai Golkar dalam situasi yang tidak normal maka bukan suatu hal yang biasa jika dalam 1,5 tahun kepemimpinannya Golkar masih bisa mendapat perolehan suara seperti pada Pileg 2019 ini.
“Maka kami menilai jika saat ini muncul desakan untuk mempercepat musyawarah nasional (Munas) partai golkar, itu merupakan sesuatu yang berlebihan bahkan hanya didasari oleh nafsu politik semata oleh segelintir orang. Patut diduga isu ini menguat karena kita tahu bahwa saat ini sedang ramai penyusunan kabinet kerja Jilid II di bawah kepemiminan Jokowi-Amin,” ucapnya.
Mencermati dinamika tersebut para aktivis muda partai golkar yang memiliki latar belakang organisasi kepemudaan yang aktif di partai Golkar menganggap perlu dan penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan mengeluarkan sikap demi menjaga soliditas, keutuhan dan marwah partai Golkar.
Berikut pernyataan sikap Jaringan Aktivis Muda (JAM) Golkar.
1. Mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional yang pelaksanaan nya bulan Desember 2019 sesuai konstitusi organisasi dan konsensus bersama seluruh pemilik suara pada munaslub 2017.
2. Menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap dinamika internal partai golkar.
3. Menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas partai dan tidak terpancing oleh gerakan yang ingin memecah belah partai
4. Menyerukan kepada kader partai yang ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar agar bersama dan menunggu pelaksanaan munas pada Desember 2019
5. Soal Kepemimpinan nasional DPP Partai Golkar siapapun berhak maju sebagai Ketua Umum. Namun dalam situasi saat ini dan demi menjaga keutuhan dan kejayaan partai golkar ke depan maka kami menganggap sosok dan figur Mas Airlangga Hartarto adalah figur dan sosok yang masih pas dan tepat untuk memimpin kembali sebagai Ketum DPP Partai Golkar 5 tahun kedepan.
(Muh. Seilessy)
