Jelang Debat Capres , 10 Catatan Tentang Korupsi Versi KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Sumber:int)

INIPASTI.COM, JAKARTA – Jelang Debat Capres yang akan dilaksanakan pada 17 Januari mendatang, dimana akan mengangkat tema mengenai tentang hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meminta keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPU sebelumnya telah meminta salah satu pimpinan KPK untuk menjadi panelis debat pertama Pilpres 2019. Ketua KPU Arief Budiman, lembaganya telah mengirim surat ke KPK untuk meminta nama salah satu pimpinan lembaga antikorupsi itu yang akan dijadikan panelis.

Menanggapi hal tersebut, KPK sampai masih menimbang untuk mengirim perwakilan lembaga menjadi panelis dalam debat Pemilihan Presiden 2019 atau Debat Capres.

“Kami masih membahas secara internal apakah akan bersedia menjadi panelis atau dari aspek substansi cukup memberikan sejumlah saran materi tentang pemberantasan korupsi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis, (3/1/2019) seperti dilansir dari Tempo.co .

Baca Juga:  Pancasila, Ideologi Bangsa Hadapi Tantangan di Masa Depan

KPK menyatakan telah menerima surat dan tengah mendiskusikan permintaan KPU. Meski begitu, KPK menyatakan ada 10 hal yang penting dibahas oleh calon presiden dan wakil presiden terkait pemberantasan korupsi. Sepuluh hal itu antara lain:

  1. Memperkuat landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan itu harus dilakukan sesuai standar internasional sebagaimana The United Nation Convention Against Corruption.
  2. Strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum, termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius terhadap instansi penegak hukum.
  3. Maraknya korupsi perizinan, khususnya perizinan sumber daya alam dan dampaknya yang merugikan masyarakat.
  4. Bagaimana strategi untuk melakukan penyelamatan pendapatan negara, dari perpajakan, bea cukai, royalti tambang, hutan, kebun dan perikanan.
  5. Fenomena korupsi pada pengadaan infrastuktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah.
  6. Korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial, korupsi pada promosi dan mutasi pejabat pemerintahan.
  7. Perbaikan sistem penggajian yang rasional dan tunggal untuk seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri.
  8. Pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai.
  9. Dukungan secara institusional terhadap KPK untuk memperkuat kantor regional KPK.
  10. Rasionalisasi Kelembagaan Pemerintah yang tumpang tindih.
Baca Juga:  Presiden Jokowi dan Keluarga Tunaikan Umrah

Febri mengungkapkan, bila 10 poin dibahas dan menjadi perhatian pemimpin bangsa, hadir tidaknya pimpinan KPK dalam debat tak akan banyak berpengaruh. Sebab tak akan mengurangi substansi yang ingin dicapai, yaitu pemberantasan korupsi.

(Iin Nurfahraeni)

Baca Juga:  Menteri Khofifah Sesalkan Aksi Persekusi Pasangan Remaja di Cikupa

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.