Kasus COVID-19 Meroket, Pelonggaran Perlu Dikoreksi?


(Oleh: Evi Desi Said, S.Pd/Aktivis Muslimah)

INIPASTI.COM, OPINI – Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia. Terhitung sejak akhir Desember 2019 hingga kini, Juni 2020 setiap negara di dunia terus berjibaku menghadapinya. Belum ada satu negara pun saat ini yang telah berhasil keluar dari wabah. Kurva penyebaran covid-19 di Indonesia terus meningkat dan belum ada tanda-tanda akan melandainya pandemic ini.

Inline Ad

Juru bicara pemerintah khusus covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan update penyebaran pandemic virus corona di Indonesia pada Kamis (9/7/2020). Dia mengungkapkan bahwa ada 2.657 kasus baru sehingga total positif covid-19 mencapai 70.736 orang. Ini merupakan rekor baru dalam penambahan kasus terbanyak dalam satu hari (cnbcindonesia.com 09/07/2020). Sementara di wilayah Sulawesi Selatan dilansir tribuntimur.com (7/7/2020), kenaikan dalam sehari mencapai 86 pasien sehingga totalnya 5.975 pasien.

Ditengah tingginya angka penyebaran kasus covid-19, pihak pemerintah malah beralasan karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sangat berbeda dengan fakta yang terjadi ditengah masyrakat, pemberlakuan new normal secara buta-buta tanpa didahului edukasi sebelumnya menyebabkan masyarakat menganggap remeh segala protocol kesehatan yang telah ditentukan, mereka hanya menganggap sebagai sebuah larangan yang kalau tidak dilakukan akan kena denda bukan resiko terinfeksi virus yang mematikan.

Sementara itu, Pemerintah justru mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama “Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” (aa.com.tr 4/7/2020).

Baca Juga:  [OPINI] Berdamai Covid 19: Tantangan Bagi Pasien Kanker Ovarium

Pemerintah seakan acuh dengan kesehatan masyarakat. Kenyataan bahwa penyebaran covid-19 ini masih sangat tinggi pemerintah terus membuka kelonggaran-kelonggaran demi memajukan perekenomian. Pemerintah tidak begitu massif dalam melakukan tes dan pelacakan terhadapa kesehatan masyarakat. Semakin banyaknya pahlawan kesehatan yang gugur tidak dijadikan “alert” bahwa negeri merah putih ini tengah di serang pandemi yang mengancam nyawa setiap manusia. Memang tak dipungkiri, ekonomi mendapatkan pukulan terberat sejak pandemi Covid-19 ini melanda. Namun kebijakan ini begitu besar risikonya sebab nyawa rakyat taruhannya. Nyata sudah gaya sistem hidup Kapitalisme diterapkan di negeri ini. Sebab keuntungan materi tetap yang menjadi pertimbangannya. Tanpa peduli dengan keselamatan rakyatnya.

Padahal sejatinya, negara itu punya peran sebagai perisai rakyatnya. Artinya, saat kesehatan dan keselamatan rakyatnya terancam, negara wajib melindunginya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai secara gratis. Merawat yang sakit dan memisahkannya dari yang sehat, hingga pasien sembuh total. Lalu membiayai riset untuk menemukan obat atau pun vaksin terhadap penyakit tersebut. Negara juga harus meria’yah rakyatnya, yaitu mengurusi dan mengayomi rakyatnya hingga kebutuhan ekonomi rakyat tercukupi seluruhnya. Agar kehidupan sosial rakyat tak bergejolak. Untuk itu, negara harus sudah memiliki anggaran dana yang mencukupi. Jika tak cukup, negara harus mencari tambahan bantuan ke daerah lain yang memiliki kekayaan berlebih. Apabila berutang, maka haruslah tanpa bunga(riba) saat pengembaliannya.

Baca Juga:  Hardiknas Hanya Sekedar Momentum

Sayangnya, dua fungsi sebagai perisai dan peri’ayah ini tak pernah ada dalam negara kapitalisme. Sebab, negara Kapitalisme tegak atas dasar sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang melahirkan pendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya sendiri. Kebebasan individu menjadi bagian penting pada sistem kapitalisme. Salah satunya adalah kebebasan hak milik, yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Artinya, kapital (modal) menjadi sangat berpengaruh dalam kebijakan ekonominya. Siapa yang memiliki kapital besar, maka dia bisa mempengaruhi jalannya ekonomi negeri tersebut. Bahkan penguasa pun akan tunduk pada para pemilik kapital besar. Jadi tak aneh jika anjuran kebijakan pelonggaran mulai dari penerapan PSBB hingga kebijakan New Normal Life di tengah pandemi Covid-19 dilakukan dengan alasan ekonomi. Regulasi dari sistem hari ini yang terus mementingkan keuntungan, yang hanya berpikir cara membangkitkan ekonomi namun tidak memikirkan bahaya yang mengancam manusia. Pemerintah hanyalah alat menjamin kepentingan kaum kapitalis, dan nyawa manusia tidak lebih berarti.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tidak bertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Maka cukup dengan mengganti sistem Demokrasi Kapitalis dengan sistem Islam, maka sosok-sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh hingga yang sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah ditemukan. Agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tidak terkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia. Wallahu’alam.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.