Inipasti.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Four Points Hotel by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma, Kamis (30/1/2025).
Beberapa anggota DPRD Makassar lainnya juga hadir.
Ari Ashari Ilham (Fraksi Partai Nasdem), Fazruddin Rusli (Fraksi PPP), Pahlevi (Fraksi Partai Gerindra), Udin Shaputra Malik (Fraksi PDIP), dan Ismail (Fraksi Partai Golkar).
Kata Supratman, program-program tahun 2026 tentunya akan selaras dengan visi misi yang telah diusung oleh Wali Kota Makassar terpilih.
Disisi lain, program pemerintah harus berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu kata Supratman, pada masa transisi ini butuh penghubung antara pemerintahan yang lama dan pemerintahan baru.
“Pastinya juga pemerintahan yang sekarang ini menyusun rencananya, bersesuaian dengan program yang berkelanjutan tapi pastinya juga pemerintah yang baru nantinya akan menyesuaikan program kerjanya berdasarkan visi misi, dan janji-janji politiknya,” ucap Supratman.
“Jadi harus ada balance, harus ada konektor untuk menyatukan program ini, apakah nanti mereka akan menyatu program ini, akan menyatu di anggaran perubahan, atau setelah pelantikan kita tunggu saja episode seperti itu,” sambungnya.
Menurut Supratman, jika program pemerintahan sekarang ini berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat maka bisa menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan.
Sama pada saat pergantian pejabat pemerintah dari Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ke Danny Pomanto.
Menurut klaim Wali Kota Danny Pomanto, ia melanjutkan program layanan kesehatan dari lahir sampai meninggal yang digagas oleh IAS saat jabat Wali Kota.
Danny meneruskan program tersebut dengan meningkatkan layanannya menjadi Home Care, layanan kesehatan yang mendatangi langsung rumah pasien.
“Kalau memang ini betul-betul bermanfaat kepada masyarakat kenapa tidak untuk dilanjutkan, kan seperti itu,” tuturnya.
Disisi lain, pemerintahan selanjutnya tentu juga akan memprioritaskan programnya sesuai janji politik yang telah disampaikan ke masyarakat.
“Tapi pastinya juga kita harus memahami untuk pemerintahan selanjutnya, bahwa ada program ada janji politik yang mereka janjikan kepada masyarakat dan itu harus dilaksanakan, tapi dituangkan dalam RPJMD,” tutupnya. (*)
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan