KI Gelar Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Komisi Informasi (KI) Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pemerintah kabupaten/kota dan badan publik (OPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk mengetahui sejauh mana komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Dari hasil monitoring dan evaluasi itu kemudian dipilih kabupaten/kota dan OPD yang masuk dalam kriteria informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Inline Ad

Namun sayang, tidak semua kabupaten/kota dan OPD lingkup Pemprov Sulsel yang ikut monev.

Ketua KI Sulsel, Pahir Halim menjelaskan dari  24 kabupaten/kota yang dikirimkan kuesioner penilaian kandiri, terdapat 23 kabupaten/kota (95,83 Persen) yang mengembalikan Kuesioner, sementara satu kabupaten yaitu Tana Toraja tidak sempat mengembalikan isian kuesioner.

Sementara itu, yang sempat hadir pada tahapan Presentasi adalah 17 kabupaten/kota. (70,83 Persen).

Baca Juga:  Wagub Minta Forbes Kepemudaan Sulsel Ikut Andil dalam Pembangunan

Sementara untuk OPD tingkat provinsi, dari 52 OPD yang dikirimi kuesioner penilaian kandiri, sebanyak 27 OPD (51,09 Persen) yang sempat mengisi dan mengirimkan kembali ke panitia sesuai jadwal. Dari OPD tersebut, yang hadir pada tahapan presentasi adalah 25 OPD (48,08 Persen).

Tahun sebelumnya, pemeringkatan keterbukaan informasi diikuti oleh 18 kabupaten/kota (75 Persen). Dan untuk tahun ini, diikuti oleh 23 kabupaten/ kota (96,08 Persen).

“Dengan demikian, tingkat partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi sangatlah menggembirakan,” jelas Pahir, dalam malam penganugerahan Selasa (10/12) di Taman Lakipadada Rumah Jabatan Gubernur

Ia menyebutkan, bahwa untuk tahun ini, kualifíkasi terbaik diraih badan publik (kab/kota) masih pada kualifikasi “Menuju Informatif”, belum ada yang mencapai Informatif.

Baca Juga:  Dilema Pasien Covid-19, Gubernur Minta Tes Swab Pagi Keluar Sore

Untuk itu, Pahir berharap melalui ajang ini keterbukaan ini dijadikan sebagai barometer Keterbukaan Badan Publik di Sulawesi Selatan, dan melalui acara seperti ini Badan Publik dapat belajar dan teruji menjalankan komitmennya melaksanakan ketentuan UU KIP.

“Khusus untuk Kominfo Sulsel, tidak termasuk OPD yang dinilai keterbukaannya, berhubung Dinas Kominfo Sulsel selaku PPID Utama mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemeringkatan Tingkat Nasional atau dinilai oleh KI Pusat,” ungkapnya.

Pahir mengatakan untuk pemeringkatan ini, proses yang dilalui empat tahapan. Diantaranya penilaian pengisian kuesioner mandiri berdasarkan pertanyaan. Selanjutnya, klarifikasi hasil kuesioner melalui presentasi badan publik, visitasi dan tahapan penganugerahan.

(Iin Nurfahraeni)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.