KPK Turun Tangan Awasi Aset Milik Pemprov

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Masih belum rapinya pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan ada yang dikuasai pihak ketiga menjadi perhatian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan untuk mengawasi pengelolaan aset pemprov.

Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Sulawesi Deputi Pencegahan KPK, Tri Gamareva, mengungkapkan, pencatatan administrasi dan fisik seringkali diabaikan saat penyerahan aset.

Misalnya, saat memberikan kendaraan seringkali tidak diurus lagi bukti kepemilikan sahnya, karena berbekal plat merah.

“Alasannya, kalau ada masalah, kendaraan plat merah itu masih bisa dimaafkan,” kata Tri, saat Rapat Koordinasi Penertiban Aset Daerah Pemprov Sulsel 2018, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (11/12).

Selain itu, Ia pun mencontohkan masalah lainnya terkait administrasi pada aset tidak bergerak. Administrasi berupa kwitansi pembayaran pemilik lahan tidak dikumpulkan, sertifikasi tidak diurus, dan lahan dibiarkan tanpa pagar pembatas.

Baca Juga:  Pj Sekda Sulsel Buka Workshop Jaminan Kesejahteraan ASN

“Seiring waktu, aset tidak bergerak dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Menurut Tri, harus ada kerjasama internal dan eksternal, untuk memberi informasi jika tanah tersebut milik pemerintah daerah. Selama ini, tidak ada tanda pengaman, sehingga sejumlah oknum memainkan tanah tersebut.

“Nanti digugat baru pemerintah daerah mencari dokumennya. Itu terjadi di semua istansi pemerintahan, baik BUMD dan BUMN juga. Sehingga, kami melakukan pendampingan untuk melakukan penertiban,” terangnya.

KPK sudah meminta pemerintah daerah untuk mendata aset seluruhnya. Tri mengakui, proses inventarisasi itu memakan waktu sangat panjang dan sulit.

“Mudah-mudahan data itu bisa kami peroleh hari ini. Bahwa penguasaan aset tidak pada tempatnya. Banyak pejabat atau ASN yang menguasai aset lebih dari satu. Kalau itu terjadi, kita lihat aturannya,” lanjutnya.

Baca Juga:  Liestiaty Nurdin Paparkan Penanggulangan Masalah Kesehatan di Bantaeng

KPK juga menemukan, penggunaan aset yang tidak semestinya. Ada pejabat tidak menggunakan rumah dinasnya sesuai peruntukannya, sehingga tim harus turun ke lokasi dan dilakukan penarikan. Soal sertifikasi tanah, KPK juga meminta sebagai alas hak.

“Aset bermasalah masuk ranah hukum, dan akan kami lakukan pemantauan di luar proses hukum tersebut,” tegasnya.

Sementara, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan agar OPD terkait segera menginventarisasi aset, kemudian bekerjasama dengan KPK untuk sistem penataan dan pengelolaan aset tersebut. Ia berharap, inventarisasi aset sudah rampung sebelum 25 Desember.

Baca Juga:  Pemprov Sulsel Siapkan Skema Tambahan PBI BPJS Kesehatan

(Iin Nurfahraeni)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.