KPU Peringatkan Menteri yang Ingin Berkampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperingatkan agar para menteri tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Jika ingin melakukan hal tersebut, mereka dianjurkan untuk mengambil cuti.

Sumber Ilustrasi: Pexels.com
Sumber Ilustrasi: Pexels.com

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperingatkan agar para menteri tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Jika ingin melakukan hal tersebut, mereka dianjurkan untuk mengambil cuti.

“Jika (menteri) terlibat dalam kampanye kan ada aturannya, misalnya cuti. Atau jika tidak ingin layanan publik terganggu, bisa mengambil (waktu kampanye) pada Sabtu dan Minggu,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor pusat KPU di Jakarta, Jumat (22/2).

Inline Ad

Bila masyarakat memang menemukan adanya menteri yang mengampanyekan salah satu pasangan calon, Pramono menyarankan agar segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Dilaporkan ke Bawaslu saja sebab itu merupakan wewenang Bawaslu. Terkait bahasa-bahasa yang digunakan, biarkan Bawaslu menilai,” kata dia.

Baca Juga:  Protokoler Istana Pastikan Jokowi Hadiri Harkopnas di Makassar

Jika Bawaslu menemukan dan memutuskan bahwa menteri terkait melakukan kampanye di luar masa cuti atau hari libur kerja, dia akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 75 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

Pasal itu berbunyi menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dikenai sanksi berupa larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan kampanye.

Baca Juga:  Pengangkatan Guru Honorer SMA dan SMK Belum Jelas

Pasal 62 ayat (1) diketahui memuat ketentuan tentang kewajiban cuti kepada menteri dan pejabat negara yang menjadi tim kampanye pemilu. (MDS01)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.