KPUD Diminta Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020

Logo KPU.
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR, — Jelang pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan rekapitulasi suara secara elektronik atau e-rekap dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Komisioner KPU RI mengatakan, pihaknya telah meminta KPU daerah untuk melakukan pemetaan terhadap TPS-TPS yang memungkinkan menggunakan e-rekap.

Saat dikonfirmasi KPUD di Kabupaten apakah semua Kecamatan atau Kelurahan siap untuk terapkan E-rekap atau memang atau masih ada wilayah terpencil yang susa dijangkau jaringan. Hal ini diakui oleh para KPU di daerah.

Menurut Ketua KPU Pangkep, Burhan mengatakan pihaknya akan menjalankan regulasi tersebut. Hanya saja dia menyampaikan ada beberapa kendala.

“Kalau e-rekap saja (off-line), kami siap saja menyesuaikan dengan perintah regulasi. Tentu ada faktor lain mempengaruni,” ujarnya.

Menurutnya, faktor tersebut jika perangkatnya disediakan, tapi kalau e-rekap on-line, tentu pihaknya di Pangkep masih mendapat kendala di sejumlah daerah, karena keterbatasan jaringan di medan sulit seperti pulau dan pegunungan.

“Seperti di wilayah kepulauan terluar (Kalmas, Tangaya) dan wilayah pegunungan (sebagian wilayah kecamatan Minasa Te’ne dan Balocci),” terangnya.

Senada komisioner KPU Pangkep devisi Teknis, Aminah menyampaikan
bahwa meskipun KPU RI telah memberikan arahan untuk pemetaan daerah yang sulit untuk e-rekap. Tapi pihaknya masih menunggu.

Baca Juga:  Parpol Diminta Usung Calon Berintegritas di Pilwalkot

“Karena kami  belum menerima  perintah resmi. Kalau untuk terkait pemetaan TPs itu  sudah  kami lakukan, baik  yang  ada  di  daratan  maupun yang  ada di  kepulauan,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk mengantisipasi akan  pelaksanaan penerapan e-rekap pun pihaknya sudah melakukan. Tentu penerapan nya terkait  dengan kondisi geografis pemetaan yang di perhatikan.

“Walaupun kami  sangat  berharap  penerapan  di daerah  kepulauan ada regulasi  yang  mengatur khusus.
Kaeena ada  beberapa  daerah kita  di  kepulauan  belum memiliki akses internet,” tutup dia.

Sedangkan komisioner KPu Bulukumba, Wawan Kurniawan menyampaikan sampai sekarang belum ada regulasinya atau edaran diterima KPUD apakah menggunakan e-rekap atau tidaj.

“Kami KPU Bulukumba masih menuggu regulasi dan petunjuk tekhnis dari KPU RI,” katanya.

Kendati demiakian, dia juga mengakui jika di Bulukumba akan terkendala karena daerah yang belum dijangkau oleh jaringan interner. Belum lagi ada satu daerah di Ammatowa Kajang, kata dia. Belum tersentu teknologi.

“Terkait dengan lokasi TPS di pilkada, kita juga belum melakukan penetuan titik lokasi TPS unt pilkada, termasuk apakah disemua TPS bisa diakses oleh jaringan atau tidak. Apalagi dalam kawasan adat Ammatowa yang tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat elektronik,” terangnya.

Baca Juga:  Aziz Qahhar Kumpulkan Ratusan Warga Binaan

Senada, Ketua KPU Gowa, Muhtar Muis menegaskan jika KPU Gowa tetap menerapkan e-rekap. Hanya saja kata dia, yang menjadi kendala saat ini di Gowa adalah persoalan teknologi IT.

Diakui, beberapa daerah di pegunungan sama sekali sulit untuk jaringan internet. Apalagi persoalan dengan mengirim data via jaringan, pasri terkendalah.

“Ada beberapa wilayah terkendala jaringan. Tapi tetap menunggu regulasi, apakah bisa ada offline atau harus semua online,” singkatnya.

Sedangkan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Romi Harminto, menyebut melihat pola kerja dan mekanisme e-rekap yang ditawarkan KPU RI. Pihaknya di KPUD Makassar telah siap.

“Kesiapan kami terkait kemampuan hardware, software, jaringan dan SDM KPU Makassar. Sebagai gate indonesia timur KPU Makassar harus siap dengan pola-pola dan mekanisme kerja yang berbasis IT,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya tidak hanya kita siap di wilayah e-rekap, namun KPU Makassar telah memiliki aplikasi berbasis Android yakni e-coklit. Dalam pengertian bahwa kami siap dengan pola kerja berbasis IT.

“Hal ini dimungkinkan karna kami mengelolah data publik yang mana dapat di akses oleh publik kota makassar berbasis IT,” tururnya.

Baca Juga:  KPU Gugurkan Bacaleg NasDem di Dapil XI

Lanjut Romi, pada intinya KPU Makassar ingin memberikan informasi kepada publik tentang kerjaan yang ada di KPU.

“Sehingga masyarakat banyaknya dapat mengetahui dasar hukum dan pola kinerja KPU tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karna ini ‘pesta kita semua’,” pungkasnya.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.