KUA-PPAS Rampung, Bantuan Keuangan Daerah Alami Kenaikan

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis (Istimewa)
Top Ad

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah menyelesaikan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementera (KUA-PPAS) tahun 2020.

Dalam draft tersebut, diprediksi APBD Pemprov  Sulsel tahun 2020 mengalami kenaika, dari hitungan telah  mencapai Rp 10 triliun dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp  9,8 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulsel, Andi Arwin Azies

Menurutnya, draft KUA-PPAS ini akan rencananya diserahkan bersama dengan rapat Pertanggung jawaban  pada Kamis, (11/7) nanti.

“Besok, (Selasa, red) kami akan bersurat ke DPRD. Kami berharap dijadwalkan hari Kamis sekaligus Paripurna tentang kesepakatan bersama pertanggung jawaban pelaksanaan APBD,” Kata Arwin di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Baca Juga:  Pabrik Kelapa Sawit segera Dibangun

Ia menambahkan, dalam draft KUA – PPAS ini ada beberapa post anggaran yang mengalami kenaikan, seperti untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp 4,28 triliun dari sebelumnya Rp 4,1 triliun atau naik sebesar Rp 151 miliar.

“Ini masih prediksi. Untuk Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK) masih menunggu pusat, sehingga kami masih menggunakan data tahun 2019,” ujarnya.

Selain itu, Arwin menyebutkan salah satu yang mengalami peningakatan cukup drastic adalah bantuan keuangan daerah Kabupaten dan kota. Jika dalam APBD 2019 dianggarkan Rp 300 miliar maka tahun depan ditargetkan naik Rp 500 miliar

“Tentu kami berharap dengan bantuan keuangan daerah masalah keterbatasan anggaran yang sering dialami daerah Kabupaten/kota dapat terbantu terutama dalam menyelesaikan program prioritas mereka,”tegasnya.

Baca Juga:  Syahrul Warning Danny Pomanto

Ia pun mengatakan, untuk sektor belanja juga mengalami peningkatan, untuk belanja modal dari Rp 1,363 triliun menjadi Rp 1,421 triliun atau naik Rp 58 miliar, sedangkan  untuk belanja pegawai naik juga naik sekitar Rp 4 miliar dari Rp 3,36 triliun menjadi Rp 3,364 triliun.

“Tahun depan, masih berfokus dengan infrastruktur, selain pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk belanja tidak mengalami perubahan termasuk TPP yang kenaikannya masih 30 persen,”paparnya

(Iin Nurfahraeni)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.