MA Perintahkan Pencabutan SKB 3 Menteri Terkait Pemakaian Seragam

INIPASTI.COM – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) terkait pemakaian seragam dan atribut sekolah bagi peserta didik di sekolah negeri.

Putusan itu terkait perkara nomor 17 P/HUM/2021 yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Inline Ad

Dilansir dilaman BeritaSatu, “Mengadili, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat tersebut,” kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Selasa (11/5/21).

Dalam amar putusannya, MA menyatakan, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan itu, yakni Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga:  Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Jatuh Pada 13 Mei 2021

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Andi Samsan.

Untuk itu, Majelis Hakim MA memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selaku Termohon I, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Termohon II dan Menteri Agama selaku Termohon III untuk mencabut SKB 3 Menteri tersebut.

“Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021,

Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021,” katanya.

Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.

“Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta. Putusan ini diambil Majelis Hakim MA yang terdiri dari Yulius selaku Ketua Majelis, Is Sudaryono selaku Hakim Anggota 2, dan Irfan Fachrudin selaku Hakim Anggota 1.

Baca Juga:  Kemenkes Tetapkan 7 RS Rujukan PIE di Sulsel

Diketahui, SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditandatangani oleh tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara virtual, di Jakarta, Rabu (3/2/21). Penerbitan SKB tersebut dipicu kasus intoleransi di SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi non-Muslim untuk memakai jilbab.

Atas terbitnya SKB 3 Menteri itu, LKAAM Sumatera Barat bersama sejumlah tokoh masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.

Ketua LKAAM Sumbar Sayuti Dt Panghulu mengatakan, SKB tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian dilanjutkan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan cita-cita pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga:  Momen Hujan Meteor Eta Aquarids Terjadi Dinihari

Menurut Sayuti dengan adanya aturan di UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional itu, maka SKB yang mengatur seragam sekolah itu bertolak belakang. Dalam SKB itu disebutkan pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama (syakhruddin)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.