INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Makassar Peduli Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat 6 September 2019.
Mereka meminta Kejaksaan Tinggi untuk mengusut sejumlah kasus hukum yang melibatkan anggota DPRD Kota Makassar yang kembali terpilih periode 2019-2024.
“Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk tetap konsisten dan menindak tegas, apabila terdapat kasus yang melibatkan anggota anggota dewan terpilih kota Makassar,” kata Jenderal Lapangan, Kasrum Hardin.
Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi membuka kembali berkas kasus melibatkan legislator. Agar mereka yang terindikasi terlibat kasus hukum tidak diikutkan dalam pelantikan nanti.
“Meminta kepada KPU dan Bawaslu Makassar untuk kembali mengklarifikasi anggota dewan terpilih untuk membatalkan pelantikan yang masih berkasus di aparat penegak hukum,” pintahnya.
Selain Kejati, Mahasiswa juga meminta KPU dan Bawaslu untuk untuk mencari fakta di aparat penegak hukum terkait masalah-masalah yang masih bergulir dan belum tuntas.
“Meminta kepada KPU dan BAWASLU Makassar untuk profesional dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Sekadar diketahui kasus yang pernah melibatkan sejumlah legislator Kota Makassar sehingga diperiksa oleh Kepolisian. Salah satunya yakni kasus Fee 30 persen dari Pemkot Makassar.
Selain kasus Fee 30 persen, Kasus lainnya yakni penggunaan anggaran reses yang diduga fiktif yang melibatkan sejumlah legislator Makassar dan pernah diproses di Kejati Sulsel.
(**)
