Marak Pernikahan Dini, Pemprov Gelar Semiloka Pencegahan Perkawinan Anak

Semiloka Pencegahan Perkawinan Anak di Hotel Gammara, Selasa, (6/3/2018). (Foto:Sule)

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah salah satu provinsi yang memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Pada 2017, Provinsi Sulsel mencatat ada 333 pernikahan anak dengan lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada (lihat statistik data rinci di bawah).

Saat ini, berbagai sektor telah berupaya menekan laju perkawinan anak yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya melalui upaya advokasi menaikkan batas usia anak untuk menikah. Saat ini Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia pernikahan menyatakan, batas usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Usia tersebut masih dianggap di ini sekaligus bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mencantumkan usia dewasa untuk perempuan yaitu 18 tahun.

Inline Ad

Dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional yang memperkuat gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Sulsel, maka atas dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Institute Community Justice (ICJ) bersama sejumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak, perwakilan pemerintah daerah, dinas perempuan dan anak provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan seminar lokakarya (Semiloka) pencegahan perkawinan anak di Hotel Gammara, Makassar, Selasa, (6/3/2018).

Baca Juga:  Indonesia di Grup J, untuk Bulutangkis Putri Perorangan

“Dari sekian banyak tantangan yang kita hadapi untuk menekan laju perkawinan anak, Semiloka ini kami harapkan bisa menjadi sebuah platform bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 17 kabupaten/kota serta melahirkan kesepakatan bersama untuk berstrategi. Sinergitas yang lahir antara jejaring (pemerintah, NGO, dan media) nantinya akan memperkuat gerakan pencegahan anak, sehingga perkawinan anak bisa ditekan,” tutur salah satu pengurus ICJ, Tenri Pada.

Tenri juga menambahkan bahwa strategi yang didesain dalam Semiloka ini nantinya menjadi landasan untuk melakukan advokasi bersama. Baik pada penguatan kapasitas untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat tentang dampak perkawinan anak maupun penguatan pada tingkat pemerintahan dalam proses administrasi pernikahan.

Sesi diskusi Semiloka melibatkan narasumber dari berbagai lembaga untuk bertukar informasi dan pengalaman seputar upaya strategis mencegah kawin anak. Narasumber yang hadir antara lain mewakili UNICEF, Rumah Kita Bersama (Rumah KitaB), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Lembaga Bantuan Hukum, dan agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SEPAK) di Sulawesi Selatan

Seminar dan Lokakarya ‘Pencegahan Perkawinan Anak’ dalam rangka memperingati hari perempuan Internasional kerjasama Institute of Community Justice (ICJ) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan AIPJ2 di Hotel Gammara, Makassar, Selasa, (6/3/2018). (Foto:Sule)

Turut hadir dalam semiloka Konsulat Jenderal pemerintahan di Makassar dan perwakilan AIPJ2, Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, Kepala DPPPA Kota Makassar, Tenri A Palallo.

Baca Juga:  Kasus Buloa, Danny Terlibat?

Data Rinci Kasus Perkawaninan Anak di Sulsel pada tahun 2017:

– Bulan Januari dengan jumlah 101 kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Makassar, Pinrang, Sinjai, Soppeng, dan Kabupaten Wajo.

– Bulan Februari ada sebanyak 34 kasus pernikahan anak yang tersebar di Kota Makassar, Sinjai dan Kabupaten Wajo.

– Bulan Maret sebanyak 35 kg di Kabupaten Sidrap, Sinjai, dan Wajo.

– Bulan April sebanyak 26 kasus di wilayah Sidrap, Sinjai, dan Kabupaten Wajo.

– Bulan Mei sebanyak 84 kasus di Kabupaten Barru, Bone, Luwu Utara, Sinjai, Sidrap, dan Wajo.

Baca Juga:  Histeris dan teriak pesawat akan jatuh, penumpang diturunkan

– bulan Juli sebanyak 53 kasus terjadi di Makassar, Sinjai, Soppeng, dan Wajo. (*)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.