Menanti Nasib Dua Petahana di Pilkada 2018

Taufan Pawe bersama Aziz Qahhar Mudzakkar.

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Pemilihan Kepala Daerah 2018, di Sulawesi Selatan pada 12 Kabupaten dan Kota, memperlihatkan politik itu dinamis apapun bisa terjadi. Setelah keputusan KPU Makassar, yang mematuhi keputusan Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari, di Pilwalkot Makassar.

Kemudian, pasangan ini kembali mengajukan gugatan atas keputusan KPU ini ke MA. Tak berselang beberapa waktu, KPU Kota Parepare mendiskualifikasi kandidat petahana, Taufan Pawe yang berpasangan dengan Pengerang Rahim di Pemilihan Wali Kota Parepare, setelah pasangan tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran Pilkada.

Inline Ad

Lalu, seperti apa nasib kedua petahana ini, akankah Pilkada di Sulsel diramaikan dengan kolom kosong atau masyarakat menyebutnya kotak kosong? Sebelumnya, Bone dan Enrekang dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon saja, untuk Pemilihan Wali Kota Makassar, saat ini pasangan Danny Pomanto – Indira Mulyasari telah mengajukan gugatan
“Satu bulan sebelum pemungutan suara, atau 27 Mei tidak boleh lagi ada bongkar pasang, pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 2018. Artinya semua tentu harus diperhitungkan, dan diputuskan,” kata Pengamat Politik, dari Universitas Hasanuddin, Jayadi Nas. Minggu (6/5/2018)

Ia menambahkan, apa yang menimpa pasangan Taufan Pawe – Pangerang Rahim tentu tidak pernah diduga sebelumnya, penegakan aturan tidak mengenal siapa . Secara politik, ada upaya mencari sejumlah kekeliriuan atau kesalahan para petahana ini oleh orang-orang tertentu, di mana memang sudah diatur 6 bulan sebelum penetapan calon, incumbent tidak boleh mengambil keputusan yang bisa menguntungkan dirinya, termasuk 6 bulan setelah penetapan wali kota atau bupati, tidak boleh mengambil keputusan strategis

Menurutnya, apa yang diputuskan oleh Panwas kota Parepare sepanjang jelas datanya, masalahnya, jelas dasar hukumnya maka apa yang diputuskan dapat dipahami. Tentu terlalu cepat kalau mengatakan akan melawan kotak kosong. Masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan sehubungan dengan keputusan diskualifikasi.

“Semua ini tergantung dengan proses hukum yang akan dilakukan. Saya kira Taufan Pawe tahu betul, karena sebelumnya beliau adalah pengacara senior dan tahu benar proses hukum yang berlaku , termasuk dengan aturan satu bulan sebelum pemungutan suara tidak boleh ada bongkar pasang calon dan KPU harus focus pada pelaksanaan,” tegasnya.

Sama halnya dengan Makassar, Menurutnya semua ini sangat tergantung dengan proses yang telah berlangsung dan keputusannya nanti. Permasalahan empat daerah ini berbeda,di Bone persoalannya lebih kepada Partai Politik tidak memberikan dukungan pada pasangan calon lain, dan memberikan ruang kepada petahana, di Enrekang sama halnya dimana Muslimin Bando berhasil memborong semua partai, sehingga mengimbulkan gejolak di sana yang memunculkan pasangan calon lain tidak maju.

Sedangkan, Makassar dan Parepare. Jayadi melihat permasalahannya ini hampir sama, petahana membuat kebijakan 6 bulan sebelum penetapan yang membuat mereka akhirnya terpental dalam pertarungan Pilkada, “ada plus minus dari keputusan ini, dimana tentu kurangnya pilihan masyarakat akan mendorong demokrasi kurang maksimal, konteks penegakan hukum bisa dipahami sebegai proses demokrasi,” paparnya

Mengenai peluang menangnya, kotak kosong jika kemudian dua petahana ini akhirnya terpental, Jayadi enggan mengomentarinya, karena masih terlalu jauh, “ masih terlalu jauh untuk memperkirakan, karena proses hukum masih berlangsung,” terangya

(Iin Nurfahraeni)

Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.