Mencegah Delik Pencemaran Nama Baik dan Kehormatan

Lutfie Natsir, SH. MH

INIPASTI.COM, Pencemaran nama baik dan kehormatan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan kehormatan orang lain masih belum jelas, karena banyak faktor yang harus dikaji kembali.

Terkait pencemaran nama baik dan kehormatan, adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut pandang nama baik dan kehormatannya. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat.

Inline Ad

Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang sebagaimana berlaku pada lingkungan masyarakat tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik menurut anggapan umum merupakan perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moralnya.

Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik. Sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu entitas masyarakat.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum mengenai hal ini, khususnya rasa harga diri mengenai nama baik seseorang.

Setiap orang akan merasa harga dirinya hilang apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang orang lain. Tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik) merupakan penghinaan umum dan terdapat pula penghinaan khusus yang diatur dalam KUHPidana.

Di luar KUHPidana terdapat pula penghinaan khusus. Yang dalam pengertiannya berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHPidana. Penghinaan khusus di luar KUHPidana tersebut terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam UU tersebut terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, yang dibunyikan dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sementara dalam peraturan perundang-undangan pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang terdiri 3 (tiga) ayat. Dalam ayat 1 dinyatakan “barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, selanjutnya ayat 2, menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau di tempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Sebaliknya ayat 3 menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Baca Juga:  Urgensi Perencanaan Keuangan

Maka, dilihat dari ketentuan pasal 310 dirumuskan tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa: 1) Menista dengan lisan ( smood ) pasal 310 ayat 1 dan 2) Menista dengan tulisan ( smoodschrift ) pasal 310 ayat 2. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “ dengan sengaja’’untuk melanggar kehormatan dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP yaitu: 1) Dengan sengaja, 2) Menyerang kehormatan, 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan dan 4) Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan tersebut termasuk dalam pasal 310 ayat 1. Namun apabila unsur unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan dan dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau di sanksi hukum pasal 310 ayat 2 KUHPidana.

Pencemaran nama baik menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE , Cyber Crime merupakan tindak pidana kejahatan dunia maya. Klasifikasi perbuatan tindak pidana tentang cyber crime tersebut dijelaskan dalam UU ITE pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara detail tentang perkembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam KUHPidana.

Salah satu contoh tindak pidana cyber crime adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang nama baik, menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan /kalimat ) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

Baca Juga:  Petani: Ketahanan Pangan dan Cita-Cita Kesejahteraan

Secara khusus, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU 19 Tahun 2016 Tentang ITE, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selanjutnya Ketentuan Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 ayat 3 tersebut dibunyikan dalam Pasal 45 Ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)’ ayat (2), ayat (3) atau ayhat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ).”

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 50 /PUU-VI/2008, penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari genusnya. Yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan dalam pasal 310 dan 311 KUHPidana. Sehingga konstitusional pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHPidana. Dengan demikian, segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik pasal 310 dan 311 KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur unsurnya, yaitu: 1) Setiap orang, 2) Dengan sengaja, 3) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan, adalah dengan tanpa hak (tanpa izin) bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, dan agar diketahui oleh umum. Namun demikian, hal tersebut belum dapat dikategorikan pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat 3 Undang2 ITE, apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus pula dilihat pada unsur “tanpa hak mendistribusikan dan Unsur Kesengajaan,“ dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif yang harus terpenuhi. Sehingga harus ada kesengajaan kumulatif.

Baca Juga:  Opini: Mahfud MD Undercover, ILC Ekslusif

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Negara berwenang melarang pendistrubusian/pentrasmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga Negara dari ancaman serangan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengakui hak tiap warga Negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyimpan informasi. Namun hak tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya.

Oleh karena itu, adalah kewenangan Negara untuk mengatur hal tersebut guna menciptakan situasi yang kondunsif. Demi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang.

Sebagai penutup, dalam kehidupan sosial antar warga masyarakat, antar lembaga pemerintah, dan pimpinan dengan bawahannya, maka selayaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, serta menghormati hak hukum warga masyarakat. Sebagaimana filosofis masyarakat bugis makassar yaitu “ sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge.“ Sehingga kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat terwujud serta kita semua dapat terhindar dari konsekwensi akibat hukum yang timbul. Wallahu a’lam bishawab.

(Tijauan Hukum Menurut KUHPidana dan UU N0. 19 Thn 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
Oleh :Lutfie Natsir, SH. MH

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.