INIPASTI.COM – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim resmi merangkap jabatan menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).
Pengumuman ini ia sampaikan langsung saat merilis nama Kabinet Pemerintah Bersatu Malaysia pada Jumat 2 Desember 2022 malam waktu setempat.
“Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Anwar Ibrahim,” kata dia saat konferensi pers.
Sebelum pengumuman daftar kabinet itu, Anwar sempat mengaku kesulitan membentuk pemerintahan baru.
Ia merasa butuh banyak waktu karena melibatkan banyak pihak, karena karena perolehan suara dalam pemilihan umum lalu tak cukup membentuk mayoritas di parlemen.
Dengan demikian, ia harus berkonsolidasi dengan pihak lain seperti koalisi Barisan Nasional dan Gabungan Partai Sarawak (GPS).
Terlepas dari itu, mengapa Anwar merangkap jabatan jadi PM dan Menkeu?
Pekerjaan memperbaiki ekonomi negara dianggap sebagai arena pelatihan bagi perdana menteri Malaysia. Para pemimpin masa lalu terkadang menunjuk teknokrat atau memegang kendali sendiri urusan keuangan.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiqi, menilai Anwar merangkap jabatan untuk menghindari gejolak politik di pemerintahannya.
“Alasannya untuk menghindari konflik politik ekonomi komponen pendukungnya, maka akan lebih stabil jika pos [Menkeu] itu dipegang sendiri oleh Anwar,” kata Suyatno, saat dihubungi CNNIndonesia.com, pada Sabtu.
Suyatno juga menyoroti pengalaman dan jaringan luas Anwar yang bisa memperkokoh posisi Anwar sebagai menteri keuangan sekaligus PM
“Pengalaman Anwar pernah menjadi menteri keuangan selama delapan tahun cukup beralasan kenapa perlu dipegang pos tersebut,” kata Suyatno.
“Anwar juga memiliki jaringan global yang lebih baik dan ini menjadi aset penting untuk menghadapi krisis global tahun depan.”
Anwar pernah menjabat sebagai menteri keuangan di era Mahathir Mohammad pada 1991. Lalu pada 1993, Mahathir mengangkat Anwar menjadi wakil perdana menteri.
Pada 1994, krisis moneter melanda dunia. Namun, Anwar berhasil membawa Malaysia melewati masa sulit itu.
Atas kesuksesan itu, Asiamoney menobatkan Anwar sebagai Finance Minister of The Year pada 1996. Ia kemudian ditunjuk menjadi Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia pada 1998.
Selama kampanye, Anwar menekankan soal perbaikan ekonomi di Malaysia.
Untuk mewujudkan keinginan itu, Anwar harus memilih menteri keuangan yang bisa memegang kendali finansial negara sekaligus mengokohkan kekuasaan pemerintahannya.
Terlebih, tahun depan Anwar bakal menghadapi situasi ekonomi yang sulit di tengah proyeksi perlambatan ekonomi global.
PM ke-10 Malaysia itu juga harus menyiapkan anggaran yang bisa melindungi Malaysia dari ancaman resesi. Jika tidak, rumah tangga dengan pendapatan rendah dan menengah akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Senada dengan Suyatno, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan kemampuan Anwar mengurus ekonomi negara sudah teruji.
“Untuk jabatan Menteri Keuangan, memang sulit sekali menemukan tokoh dari partai manapun, yang memiliki kapasitas dan intelijensia melebihi Anwar Ibrahim, yang sudah sangat teruji di masa lalu,” kata Rezasyah.
Rezasyah juga menyoroti saat ini pencapaian pembangunan dalam banyak bidang, akan tergantung pada keandalan ekonomi nasional.
Selain itu, dalam di pandangan dia, Anwar juga merasa menjalankan amanah sebagai PM, dan punya kekuasaan menangani masalah keuangan.
“Keadaan ini akan dipertahankankan, sampai dirinya mendapat menteri [keuangan] yang benar-benar berkualitas unggul, teruji, dan terpuji,” ucap Rezasyah.
(sdn/berbagai sumber)
