Mengapa Legislator Makassar Tidak Ada yang Serius?

Keterangan Foto: Adwi Umar, Sekretaris DPRD Kota Makassar.

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Jika legislator di DPRD Sulsel ramai-ramai mengajukan izin cuti karena mendampingi calon kepala daerah kampanye, hal berbeda justru terjadi di DPRD Kota Makassar.

Hingga saat ini, satu bulan berjalan masa kampanye sejak Tanggal 15 Februari lalu, belum ada satupun anggota DPRD Makassar yang mengajukan cuti untuk ikut kampanye sesuai yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, yang mengatakan pihaknya baru saja menerima surat dari penyampaian dari KPU terkait PKPU Nomor 4 tahun 2017, yang mengatur bahwa setiap Bupati, Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota DPR yang terlibat kampanye, wajib untuk izin cuti, tiga hari sebelum masa kampanye atau pelaksanaan kampanye.

Baca Juga:  Meski Akan Mundur Dari Kursi DPRD, Cicu Masih Sempat Pimpin Rapat Paripurna

“Kemarin (Rabu, 14 Maret) saya baru terima surat dari KPU bahwa setiap anggota dewan yang terlibat kampanye wajib untuk mengajukan izin cuti. Sejauh sepengetahuan saya belum ada anggota dewan yang mengajukan izin cuti. Saya tidak tahu kalau ada yang langsung sampaikan di sana (KPU) ,” Kata Adwi Umar, Kamis (15/03/2018).

Lebih lanjut, ia menjelaskan PKPU No.4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur bahwa setiap anggota dewan harus mengajukan cuti kepada Sekretariat Dewan, kemudian ditembuskan kepada KPU.

“Suratnya kan juga baru, jadi kita baru akan sampaikan segera ke semua anggota DPRD, agar semua anggota dewan yang ikut aktif kampanye, harus izin cuti ,” katanya.

Baca Juga:  Legislator Jadi Jurkam harus Cuti, Yunus: Pemerintahan akan Lumpuh

Sekwan DPRD Kota Makassar ini menjelaskan jika cuti bagi legislator tersebut dimaksudkan agar semua fasilitas negara tidak boleh digunakan oleh dewan untuk kampanye, seperti sarana transportasi (randis), gedung kantor, rumah dinas, maupun sarana lainnya. Sebab, jika tidak, dewan tersebut bakal dilaporkan ke Badan Kehormatan atau Pengawas Pemilu. 

“Kalau ikut kampanye, kemudian menggunakan fasilitas negara maka bisa jadi akan dilaporkan ke Panwas atau BK. Makanya harus ambil cuti sehingga seluruh fasilitas juga tidak bisa diberikan,” terangnya.

(Saddam Buton)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.