INIPASTI.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah membuka Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerjasama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Hotel Four Point, Selasa (9/4).
Ia mengatakan kehadiran Bupati dan Walikota ini menyambut gagasan Korsupgah KPK.
“Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah,” kata Nurdin Abdullah.
Kendala yang dihadapi menurut Nurdin adalah kecilnya APBD daerah, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat.
“Salah satu upaya yang dilakukan simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit,” sebut Nurdin.
Demikian juga dengan pajak naik, maka akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Menurut Nurdin Sulsel baru saja dapat mengekspor langsung produknya empat bulan terakhir setelah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung). Hal ini tentu perlu disempurnakan dengan izin-izin ekpsor disederhanakan sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). Saat ini Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam.
“Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel provinsi ramah investasi,” jelasnya.
Kehadiran KPK yang terus membimbing membuat pemerintah daerah mendapatkan banyak hal. Salah satunya sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu, dari yang rawan menjadi tidak rawan.
Demikian juga bagi Kajati dengan TP4D, membuat tidak ada lagi kerisauan karena hadir mendampingi. Demikian juga Badan Pertanahan Sulsel dan Polda Sulsel yang menjadi tim bersama.
“Dengan kunci transparansi, tidak ada dusta di antara kita,” tegasnya.
Nurdin juga meminta kabupaten/kota harus tampil tiada hari tanpa inovasi. Selama tujuh bulan memimpin dan melakukan evaluasi, pekerjaan rumah (PR) yang utama di Sulsel yakni total jalan dari sepanjang 2.000 Km, terdapat 500 Km diantaranya rusak berat. Nurdin pun melakukan roadshow untuk memastikan laporan yang diterima.
“Dengan beberapa bulan bersama KPK banyak bisa dihemat, dan perencanaan kecil harus ditinggalkan, yang dengan penunjukan langsung. Bahkan, saat ini menuju e-katalog lokal dan berharap KPK dapat mendorong untuk dapat diwujudkan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menjelaskan, tim Korsupgah hadir untuk membantu agar daerah memperoleh pendapatan semakin tinggi dan aset akan dibenahi.
Basari menjelaskan sebelum launching ini, banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Korsupgah, sehingga apa yang disepakati hari ini jangan hanya ditandatangi, dilupakan, pulang dan selesai.
“Kalau ini terjadi maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah upaya penindakan, tetapi selalu disepakati upaya pencegahan lebih baik daripada harus melakukan upaya represif,” ujarnya.
(Iin Nurfahraeni)
