Naik 2 Persen, UMP 2021 Sulsel Capai Rp 3,165,876

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 naik 2 persen dibandingkan tahun 2020.

Inline Ad

Ia menambahkan, kenaikan ini disepakati bersama dengan
memperhatikan dayabeli para pekerja, walaupun Menteri Tenaga Kerja (Ida Fauziyah,red) telah membuat edaran.

“Teman teman pengusaha itu bersepakat untuk  menaikkan 2 persen , ini benar-benar keputusan yang sangat berat yang kami lakukan baik.itu untuk pengusaha dan para pekerja sehingga dari upah minimum Rp3,103,800 menjadi 3,165,876,”  kata Nurdin Abdullah saat mengumumkan, di Rumah Jabatan Kantor Gubernur Sabtu (31/10)

Ia menambahkan, kenaikan UMP ini setiap tahun dilakukan melihat dari berbagai pertimbangan salah satunya pertumbuhan ekonomi.

Selama beberapa tahun terakhir, UMP Sulsel terus mengalami kenaikan pada tahun  2017 naik 11,11 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 naik sebesar 5.91 persen , Tahun 2019 terjadi kenaikan lagi sebesar 8,03 persen dan tahun 2020 naik 8,51 persen

Baca Juga:  Gandeng PT Waskita, TP PKK Beri Pelayanan Kesehatan Gratis

Nurdin menyebutkan jika membandingkan dengan Provinsi lainnya di indonesia, Sulawesi Selatan menempati urutan ke 7 dengan UMP tertinggi di indonesia, hanya di bawah DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Aceh dan Papua

Kenaikan ini juga berdasarkan surat dengan Surat Keputusan Nomor : 1415/X/TAHUN 2020 Tanggal 27 Oktober 2020, Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, sebesar Rp 3.165.876 dan berlaku  1 Januari 2021

“Kami minta kepada seluruh pengusaha untuk mentaati Keputusan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Semoga apa yang ditetapkan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja dan juga kami berharap dapat menjaga dan meningkatkan ikiim investasi di daerah,” sebutnya

Baca Juga:  Dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Wagub Hadiri Rakor Pengawas Notaris

Nurdin Abdullah menyebutkan, kenaikan UMP ini didasarkan atas UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat 3 kemudian Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan : Pasal 41 ayat 1, Gubenur menetapkan Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman.

Kemudian pasal 43 ayat 1 bahwa penetapan upah minimum,  dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktfitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, berdasarkan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor : B-M/11/HK.04/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus (COVID19).

Nurdin Abdullah menyebutkan bahwa dalam surat tersebut, penetapan UMP tahun 2021  mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemic COVID 19 dan Perlunya pemulihan ekonomi nasional.

(Iin Nurfahraeni)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Bottom ad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.