NH Perjuangkan Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Nurdin Halid saat menghadiri acara Temu Usaha Insan Koperasi Soppeng, di Kota Watansoppeng, Sabtu 8 Juli 2017

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) HAM Nurdin Halid, menyatakan pihaknya paling kuat memperjuangkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain Dekopin, kata Nurdin, dirinya juga melakukan upaya itu juga lewat kekuatan 91 kursi Golkar di parlemen.

“Komunikasi terakhir kami dengan pemerintah menyimpulkan penurunan menjadi 7 persen per tahun itu idealnya diberlakukan tahun depan,” tegas NH, di sela-sela Temu Usaha Insan Koperasi Soppeng, di Kota Watansoppeng, Sabtu 8 Juli 2017.

Usulan ini sudah disampaikan langsung Dekopin kepada Presiden Joko Widodo. Nurdin yakin usulan ini terwujud karena tingginya keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada usaha kecil menengah dan koperasi.

Baca Juga  Bertemu Wagub Ehime, Wagub Agus Arifin Nu'mang Siap Buka Kerjasama

Sebelumnya, KUR yang ditujukan untuk masyarakat dikenai bunga 22 persen. Bunga itu kemudian berangsur diturunkan menjadi 12 persen, kemudian 9 persen, lalu terakhir 7 persen.

“Jangan sampai UKM dan Koperasi jadi susah maju karena dibiarkan tidak maju. Negara Insya Allah akan berpihak kepada ekonomi kerakyatan ketimbang konglomerat kapitalis,” tegas Cagub Sulsel dari Partai Golkar ini.

Dekopin, kata mantan dirut Puskud Hasanuddin ini, tidak akan berhenti berjuang mendorong koperasi menjadi pilar ekonomi bangsa. Koperasi jika diberi ruang dan kekuatan lewat regulasi bakal jadi benteng ekonomi kerakyatan terdepan.

Baca Juga  PT Perikanan Nusantara Ekspor Perdana Gurita Ke Jepang

“Kepada pengusaha ritel misalnya, bisa saja Anda menembus hingga pelosok-pelosok tapi harus duduk bersama dengan koperasi dan BUMDes lebih dulu. Libatkan mereka, utamanya dalam penyaluran pupuk, sembako dan lainnya. Jangan tinggalkan mereka, atau Anda sebaiknya tidak usah masuk,” tegas tokoh yang menggandeng Abd Aziz Qahhar Mudzakkar sebagai pendamping di Pilgub Sulsel mendatang.

“Kami akan lakukan semua itu jika terpilih. Apakah diskriminatif? Tentu tidak. Jujur saja, justru ritel-ritel raksasa itulah yang menguasai dari hulu ke hilir. Mereka punya pabriknya, mereka yang menguasai distribusinya. Kalau kita mau mengambil sebagiannya dengan mengamalkan pasal 33 ayat 1 apa salahnya? Misalnya bahwa yang boleh salurkan pupuk hanya BUMDes dan koperasi, apa yang keliru? Bukannya malah sangat menguntungkan masyarakat?” tegas Ketua Tim Pilkada Pusat DPP Golkar ini.

Baca Juga  SYL: Kita Hidup dalam Dua Dunia, Apa itu?

NH menilai, political will pemerintah daerah mendorong koperasi menjadi sokoguru ekonomi sudah ada.

“Tapi itu tidak cukup. Harus dibarengi political action. Nah, memang untuk action ini tentu dibutuhkan pemimpin yang paham koperasi yang harus jadi pemimpin,” tutup NH. (Muh. Seilessy)

Advertisements

NO COMMENTS