Nurdin Abdullah Tegaskan NJOP Harus Realistis

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2019 di Hotel Claro, Minggu (24/2). (Istimewa)

INIPASTI.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap agar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan harus realistis untuk itu harus dilakukan kajian.

Menurutnya, NJOP yang tinggi akan menyebabkan biaya investasi lahan sebagai cikal bakal pengembangan proyek properti akan semakin meningkat dan muaranya akan mengerek harga properti ke depan.

“Saya kira kita memang harus realistis melihat NJOP, tidak apa apa kalau rumahnya selesai. Kenapa harga rumah naik, itu karena harga tanah hanya 250 (ribu) permeter, NJOPnya 650 (ribu). Kalian jugakan butuh rumah. Makanya ini harus kita kaji realistis,” kata Nurdin Abdullah, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2019 di Hotel Claro, Minggu (24/2).

Baca Juga:  Syahrul Resmikan Kantor Pegadaian Terbesar di Indonesia

Untuk itu, Nurdin mengatakan terkait NJOP ini Pemprov berkoordinasi  dengan bupati dan wali kota untuk mengkajinya. “Makanya itu harus dikaji NJOPnya, saya berkali-kali sama Pak Wali. Ditengah kondisi ekonomi global. Orang ingin berinvestasi NJOP juga yang besar ini, investasi tanah saja cukup tinggi,” sebutnya.

NA menyampaikan untuk implemtasi kemudahan telah dia terapkan saat menjabat di Kabupaten Bantaeng sebagai bupati. Sementara Implemtasi di Sulsel sekarang sedang nyusun dan sederhanakan semua komponen-kompenen yang memberatkan. termasuk perizinan yang memberatkan dunia usaha.

“Yang memberatkan investasi, ini yang lagi kita kaji. Ini baru mau kita mau buat. Memang tidak semudah membalikan telapan tangan. Aturan juga jangan kita labrak, kita lihat yang mana bisa kita sederhanakan,” paparnya.

Baca Juga:  Krisis Ekonomi di Turki, Tak Pengaruhi Investasi Sulsel

Sementara itu terkait dengan Rakerda REI, Nurdin Abdullah mengharapkan lahir rekomendasi baik ke pemerintah kabupaten/kota maupun ke Pemerintah Provinsi Sulsel.

Terkait masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan Fasumnya. NA berpandangan bahwa mereka akan menyerahkan jika mereka merasa dilayani, tidak diberatkan, dia harus diberikan kemudahan.

“Supaya mereka leluasa mengatur. Tapi kalau kalau kompenen rumah lebih banyak administrasi. Kasihan, kualitas rumah itu pasti menurun,” ujarnya.

Namun, Pemprov juga harus mempertegas kewajiban para pengembang. Dan di satu sisi, harus ada insentif yang diberikan pemerintah daerah.

(Iin Nurfahraeni)

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.