Nurdin Halid Beberkan Syarat Khusus Calon Pimpinan DPRD dari Golkar

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, – Partai Golkar Sulsel akan merampungkan semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bagi calon anggota DPRD terpilih pada pemilu 2019. Untuk calon pimpinan akan dilakukan fit and propert tes dalam waktu dekat ini.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengatakan tim penjaringan pimpinan DPRD sudah bekerja, hasilnya akan disampaikan setelah final seluruh proses hukum di internal partai Golkar.

“Di Golkar masih ada proses internal, proses hukum maksud saya di Mahkamah Partai nanti kita selesai di Mahkamah Partai baru rapat pleno,” kata Nurdin Halid, Senin 12 Agustus 2019.

Lanjut NH, Jika proses sengketa telah selesai maka akan dilakukan fit and propert tes bagi mereka yang direkomendasikan oleh masing-masing DPD II.

Baca Juga:  Nurdin Abdullah Fokus Blusukan, Istri Lakukan Pengajian dan Dzikir

Nurdin Halid membeberkan 7 kriteria calon pimpinan dari partai Golkar yakni pertama berpengalaman, kedua menjabat sebagai pengurus harian, ketiga pendidikan yaitu minimal Sarjana, keempat prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tercelah (PDLT).

Kelima peraih suara terbanyak, keenam tidak pernah di partai lain. Ketujuh jika tidak memenuhi syarat tersebut maka ada diskresi ketua umum.

“Berdasarkan kriteria tersebut maka kita bentuk fit and propert tes. Tim penjaringan ini Insya Allah dua atau tiga hari kedepan sudah mulai fit and propert tes seluruhnya,” ujarnya.

Fit and propert tes yang dilakukan ini berdasarkan semua nama yang direkomendasikan dan diputuskan menjadi 3 nama dan dikirim ke DPP.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sinjai Siap All Out Menangkan IYL-Cakka

“Misalnya ada daerah yang direkomendasikan 10 nama dari rapat pleno maka 10 nama itu akan dilakukan fit and propert tes untuk menurunkan menjadi 3 nama, nanti DPP menjadikan 1 nama,” ungkapnya.

Soal peluang incumbent, kata NH, tetap berpeluang jika memenuhi syarat formal tersebut. Namun ada syarat khusus seperti kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas. Hal ini akan diuji kemampuan memimpin sidang, kemampuan berberkomunikasi, kemampuan melakukan lobi.

“Karena seorang pemimpin DPR itu dia speaker, bukan eksekutor, jadi harus punya kemampuan komunikasi politik yang baik, punya kemampuan memimpin sidang. Punya pengetahuan yang luas dan punya kemampuan berargumentasi,” jelas NH.

(Muh. Seilessy)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.