OPINI: Penistaan Agama Menggurita, Negara Acuh Tak Berdaya

Top Ad

Oleh: Farah Adibah
(Aktivis Back To Muslim Identity)

INIPASTI.COM – Akhir-akhir ini, kasus penistaan agama terus terjadi baik berupa penghinaan atau pelecehan terhadap Allah, Rasulullah SAW dan ulama maupun terhadap ajaran Islam yang mulia.

Baru-baru ini kita dihebohkan oleh pernyataan ibunda kita Sukmawati, Putri proklamator RI, dalam potongan video viral yang beredar, berani membandingkan Al-quran dengan pancasila, serta membandingkan mana yang lebih berjasa, antara sosok mulia Nabi Muhammad dengan ayahnya Ir. Soekarno.

Sukmawati tercatat memiliki rangkaian kasus kontroversial yang terkait dengan Islam. Tudingan penodaan agama pun sempat tersemat padanya. Saat ini pun beliau kini tengah dalam proses hukum di Polda Metro Jaya setelah dilaporkan dalam kasus penistaan agama.

Seruan yang dilontarkannya pada forum anak muda dengan tema membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme itu menuai kritikan, bahkan kecaman dari berbagai kalangan.

Sebelumnya, beliau juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Dalam kasus itu, Sukmawati dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam acara peragaan busana Anne Avantie pada tahun 2018. Ia menganggap kidung lebih baik dari adzan, atau konde yang lebih baik dari cadar, sehingga sempat memicu aksi massa bertajuk Aksi Bela Islam 64 pada April 2018 lalu.

Penistaan selanjutnya yang dilansir dari Medcom, Jakarta, dilakukan oleh seorang Youtuber Atta Halilintar yang juga dilaporkan Ustadz Ruhimat ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menista agama. Salah satu isi konten Atta disebut mempermainkan gerakan salat.

Baca Juga:  Toleransi Sosial dan Adaptasi Ekologi

Baru-baru ini Bareskrim Polri juga menangkap pengembang game yang menghina Nabi Muhammad Saw. dan Islam, yang berinisial IG. Dia mengembangkan game daring dengan nama Remi Indonesia melalui bendera pengembang Paragisoft. Dalam game daring tersebut, muncul kata-kata kasar yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan Islam.

Dari beberapa kasus di atas, sejatinya memiliki pola sama, yaitu penistaan agama. Hal ini mengarah pada satu hal, yaitu Islamophobia, dan yang tertuduh adalah simbol-simbol Islam bahkan Rasulullah Saw.

Di sisi lain mereka selaku penista agama itu tidak benar-benar menerima tuduhan yang ada. Video yang tersebar telah diedit, penafsiran sebelah mata dari video yang beredar pun jadi dalih mereka untuk membela diri dari segala tuduhan. Bahkan ada kasus diberhentikan penyelidikannya karena “katanya” tidak ditemukan unsur pidana.

Hal ini justru merefleksikan negara ini gagal melindungi agama. Bahkan UU penodaan agama yang sudah dibuat tidak efektif menghentikan semua itu. Penista agama masih dibiarkan melenggang kangkung. Sehingga predikatnya sebagai negara hukum seolah dipertanyakan karena penegakannya seringkali tidak memenuhi rasa keadilan.

Dalam menghadapi banyaknya penista agama, belakangan ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang mengklaim sebagai oposisi, berusaha untuk meredam kasus penistaan agama. Dengan mengusulkan RUU perlindungan agama dan ulama untuk memperluas cakupan UU yang sudah ada atau menutup celah kekosongan hukum dalam konteks saat ini.

PKS berkomitmen untuk merealisasikan empat janji politik selama masa kampanye pemilu 2019, salah satunya yakni menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama.

Hanya saja usaha yang mereka lakukan ternyata tidak cukup dengan adanya regulasi baru dan penegakan hukum yang tegas karena hal itu tidak solutif. UU yang sudah ada dan berlaku sebenarnya cukup untuk menjerat pelaku penista agama ini jika ada keinginan baik (political will) dari penguasa negeri ini dalam menyelesaikan kasus penistaan agama.

Baca Juga:  Journey Must Go On!

Contohnya kasus Ahok yang menista Al-quran surah al-Maidah ayat 51, berhasil dijerat lewat hukum yang ada setelah adanya gelombang Aksi Damai berjilid-jilid, sehingga “menggugah” penguasa untuk mengambil tindak hukum sehingga Ahok sukses mendekam di penjara.

Sesungguhnya penistaan agama ini tidak akan terjadi jika negara mampu bersikap dengan jelas dan tegas sesuai hukum yang berlaku. Hanya saja negara ini menganut asas sekularisme.

Sehingga perihal penistaan agama dikatakan hal yang lumrah, meskipun ada hukum yang berlaku. Hal itu seolah menjamin kebebasan karena ketidakjelasan standar negara dalam menilai sesuatu yang dianggap penistaan agama.

Jadi akar permasalahannya terletak pada asas dari negara ini, yakni asas sekularisme. Dimana sekularisme itu sendiri adalah pemisahan agama dari kehidupan. Dan ada empat pilar yang mendasari sekularisme, yaitu kebebasan beraqidah, kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat dan kebebasan kepemilikan.

Salah satu kebebasan itu, yakni kebebasan berpendapat membuat mereka menghalalkan pendapat apapun, dengan dalih kebebasan berpendapat dijamin oleh negara. Meski kadang tidak konsisten ketika yang menghina Kepala Negara diciduk, sementara yang menghina Nabi Muhammad malah diam duduk.
Dalam Islam kasus penistaan agama sangat jelas posisi dan penanganannya, sebagaimana dalam kisah seorang sahabat buta yang memiliki budak wanita, yang setiap hari menghina Nabi Muhammad Saw. Suatu malam dia menghina nabi kembali, sehingga sahabat buta itu membunuhnya. Dan keesokan harinya, nabi mendengar kabar tersebut dan membenarkan sahabat buta itu (HR. Abu Daud 4363, ad-Daruquthni 3242 dan dishahihkan al-Albani).

Baca Juga:  Mitigasi dan Pelembagaan Penanggulangan Bencana

Mengapa kasus penistaan agama masih ada karena tidak adanya daya negara dalam memberikan sanksi yang membuat efek jera pada mereka. Bahkan terkesan didiamkan dan dilindungi. Sehingga tidak heran jika penistaan agama itu akan terus ada selama tidak diterapkannya Islam dalam kehidupan bernegara. Karena ketika Islam diterapkan, dan penangannya sebagaimana yang dicontohkan, maka tidak ada lagi yang berani menistakan agama.

Maka dari itu, solusi tuntasnya adalah perubahan sistemik untuk menempatkan Islam yang berasal dari Allah dan rasul-Nya sebagai sumber seluruh nilai dan aturan seluruh aspek. Sehingga tidak ada lagi penista agama yang membuat negara tidak berdaya. Semua warga negara wajib memahami dan mempraktikkannya. Dan pihak pendengki Islam juga tidak akan dibiarkan menjalankan aksinya. Hanya dengan kedudukan itulah perendahan terhadap-Nya akan berhenti. WallahuA’lam.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.